Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo
Kumolo mengatakan, kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang bisa
mendampingi calon presiden (capres) yang diusung PDIP, Joko Widodo
(Jokowi), adalah orang yang harus bisa berfungsi sebagai nomor dua,
sehingga tidak terjadi dualisme kepemimpinan.
“Pasti sekarang semua orang berbaik-baik merayu. Tapi sekali dipilih
wajah asli bisa keluar, dan ini yang terpenting. Konstitusi kita
mengatur presiden dan wakil presiden adalah paket, dipilih bersama,”
katanya kepada SP, Selasa (25/3/2014) di Jakarta.
Celakanya, kata Tjahyo, tidak ada pengaturan mengenai perceraian.
“Kalau presiden dan wapres ribut, lima tahun ke depan bakal runyam.
Kalau ada dualisme kepemimpinan nasional, PDIP akan juga rugi besar,”
katanya.
Aspek lain yang harus dilihat, katanya, sistem pemerintahan Indonesia
adalah presidensil. Tapi karena realita politik, susah mewujudkan
parlemen yang dikendalikan satu partai yang 100% sejalan dengan
Presiden.
“Ini sudah masalah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif,
apalagi kalau presiden dan wapres Wapres nanti terkotak-kotak, makin
kacau,” katanya.
PDIP dan Jokowi, katanya, akan bisa membawa harapan terjadinya
perubahan dan perbaikan yang riil. Paketnya akan dipilih figur yang
mampu sejalan dengan Jokowi, dan akan ada harapan perubahan bangsa ini.
“Partai akan hati-hati dan cermat agar tidak terjebak pada org yang hanya ingin berkuasa saja,” katanya.
Sumber :
suarapembaruan.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar