Tim relawan Jokowi for President (JKW4P) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengklarifikasi "pencatutan" nama Joko Widodo atawa Jokowi dalam soal ujian nasional (UN). Kalau tidak, JKW4P akan mensomasi Mendikbud.
Ketua Tim Media JKW4P Anton D.H. Nugrahanto menuding, Mendikbud bermain sandiwara. Pasalnya, Menteri Nuh tak mau menjelaskan dengan rinci persoalan ini sehingga melahirkan isu soal UN bakal ditarik. Ekornya, secara tidak langsung, kesimpang-siuran ini menjelekkan citra Jokowi sebagai calon presiden.
"Menteri harus mengklarifikasi secara resmi. Kalau tidak, kami para relawan, akan mensomasi, selambat-lambatnya tanggal 5 Mei," kata Anton saat jumpa pers di JKW4P Center, Jalan Cemara, Jakarta, Sabtu, (3/5/2014) siang.
Deddy Sitorus, tim media JKW4P, pencantuman nama Jokowi di lembar soal UN menjadi tanggung jawab Menteri Nuh. Bukan Jokowi.
Politisi PDI Perjuangan Bima Arya Sugiarto menambahkan, pemuatan nama Jokowi di lembar soal UN tak ada kaitannya dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Apalagi, sejak 10 tahun ke belakang, PDI Perjuangan adalah partai di luar pemerintahan.
"(PDI Perjuangan) Sejak dulu menolak dan mengusulkan penghapusan UN lewat Fraksi di DPR. Posisi politik (PDI Perjuangan) ada di luar pemerintah. Hal yang menyangkut UN tak ada kaitannya sama sekali (dengan PDI Perjuangan dan Jokowi," tegas Bima Arya. [Ichoel/metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar