Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik berharap para satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) responsif dengan program perbaikan kota.
Pegawai Pemprov tak boleh lagi keteteran meladeni gaya Joko
Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Jokowi-Ahok belum dapat pengawalan
karena birokrat di bawah belum bisa mengikuti ritme keduanya. Para
birokrat tidak cepat tanggap," ujar Taufik dalam diskusi refleksi akhir
tahun bertema "Menuju Pemerintahan DKI Jakarta yang Akuntabel dan
Transparan" di Cikini, Jakpus, Selasa (24/12/2013).
Dalam 14
bulan kepemimpinan Jokowi-Ahok, Taufik menilai para perangkat kerja
tidak responsif dengan ide atau gagasan yang dilontarkan pimpinan.
Jokowi-Ahok juga terlihat dominan dengan memberi penjelasan langsung
soal program dan kebijakan perkotaan yang dikerjakan.
"SKPD
seperti terseok-seok dengan gaya pemimpinnya. Ke depan disarankan jangan
semua Jokowi-Ahok, yang lainnya malah ngumpet," sindir dia.
Belum
klopnya kinerja SKPD dengan Jokowi-Ahok diamini pengamat perkotaan
Yayat Supriatna. Dia menilai banyak ide-ide baru yang terlontar namun
eksekusinya terhambat karena bawahan Jokowi-Ahok lamban menyempurnakan
kebijakan.
"Kekuatan aktor lebih dominan diatas struktur.
Lompatan-lompatan yang dilakukan Jokowi-Ahok tidak ter-back up karena
sistemnya kedodoran," tutur Yayat.
Diakuinya duet Jokowi-Ahok
sudah membongkar kekakuan birokrasi yang selama ini dikeluhkan lantaran
berbelit. Namun lompatan keduanya disarankan diikuti dengan penyiapan
aturan teknis. "Lompatan gubernur-wagub sering terlambat disiasati
dengan kebijakan untuk langkah lanjutan," katanya.
Dia
mencontohkan ide soal cabut pentil ban motor bagi pelanggar parkir yang
diterapkan Dishub DKI. Kebijakan itu akhirnya jadi tak efektif karena
banyak pengendara yang kembali membandel memarkirkan motor di sembarang
tempat.
"Seharusnya setelah ide cabut pentil, pikirkan what next? Agar tidak sia-sia," imbuh Yayat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar