Rupanya, sistem ini belum sepenuhnya berjalan lancar. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Andi Baso Mappapoleonro mengatakan ini terjadi akibat sebagian pegawainya yang belum siap dan masih menggunakan mindset lama.
"Padahal sudah ada sosialisasi dan pengarahan. Tahun ini harus sudah bukan tahun transisi lagi, melainkan sudah harus tahun jadi," kata Andi di Balai Kota Jakarta, Jumat 2 Mei 2014. "Kita ini sudah darurat, jangan lagi pakai mindset lama."
Sebelumnya, SKPD dan UKPD mengadakan lelang sendiri tanpa melalui unit lelang tertentu. SKPD pun tak perlu mengajukan permohonan lelang dengan syarat-syarat dokumen permohonan lelang. Dengan pengadaan melalui ULPD ini, diharapkan proses penganggaran kegiatan lebih dapat diawasi.
Oleh karena itu, Andi meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah bisa segera bekerja cepat untuk menyusun dan melengkapi dokumen permohonan lelang dan menyerahkannya kepada ULPD. "Pokoknya, paling lambat pengajuan permohonan lelang 16 Mei 2014. Jika lewat dari itu, itu sudah jadi kewenangan Pak Gubernur akan diapakan," kata Andi.
Permintaan Andi menindaklanjuti desakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada seluruh SKPD dan UKPD untuk mempercepat proses lelang kegiatan. "Jangan menunda kerjaan dan kegiatan, 16 Mei terakhir," kata Jokowi.
Dia meminta kepada segenap SKPD dan UKPD untuk segera memberikan rincian secara jelas terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini kepada unit baru tersebut.
Berdasarkan data dari ULPS, kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014 sekitar 56 ribu kegiatan. Dari jumlah tersebut ada sekitar 7.000 mata kegiatan yang harus dilelang. Permohonan lelang yang sudah masuk sebanyak 302 paket kegiatan. Di antaranya, 18 paket yang sudah masuk proses lelang. Jumlah SKPD yang telah mengajukan permohonan lelang sebanyak 67 SKPD. [Ninis Chairunnisa/tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar