Merrey berkeyakinan, saat Jokowi cuti selama sebulan tidak akan ada surat keputusan strategis yang ditandatangani. "Semua pekerjaan sudah ada tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya masing-masing. Dari dinas sampai lurah dan sekarang sedang berjalan," kata Merry kepada Tempo, Sabtu (3/5/2014).
"Saya yakin gubernur tidak akan seceroboh itu. Tentu beliau harus menyelesaikan segala sesuatu yang sifatnya strategis sebelum cuti," ujar Merry. Segala sesuatu yang bersifat strategis, kata Merry, seperti lelang tender bus Transjakarta, surat keputusannya sudah turun, dan tinggal dilaksanakan sesuai wilayah kewenangan masing-masing.
Menurut dia, saat dinamika politik sedang memanas seperti saat ini, Jokowi tidak mengambil cuti pun akan diartikan lain. "Tergantung siapa yang menilai," kata dia.
Sebelumnya Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan Jakarta sebagai Ibu Kota dengan sejumlah fungsi dari berbagai sektor tidak bisa ditinggal cuti oleh gubernurnya. Menurut Sanusi, ketimbang Gubernur Jokowi mengambil cuti dalam rangka pencapresannya, sebaiknya ia mengundurkan diri dari jabatannya.
"Jakarta itu ditinggal sejam dua jam bisa bermasalah. Wagub kan tidak diperbolehkan ambil keputusan strategis sebagai pelaksana tugas," kata Sanusi.
Jokowi akan mulai cuti dari tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 18 Mei 2014, atau saat proses pendaftaran calon presiden di Komisi Pemilihan Umum. [Apriliani Gita Fitria]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar