Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk mempercepat proses lelang kegiatan. Pasalnya, batas waktu penyerahan dokumen lelang ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah sampai 16 Mei 2014. Salah satu penyebabnya, serapan anggaran Pemprov DKI baru mencapai 8 persen.
Maman mengatakan, sistem e-catalog yang disiapkan oleh Gubernur Jokowi merupakan langkah maju dalam tata kelola anggaran di Ibu Kota. Sistem online itu disebutnya menjamin transparansi dan meminimalisasi penyimpangan dari pemilik anggaran. Hanya saja, rendahnya serapan anggaran menunjukkan bahwa SKPD di Pemprov DKI belum sepenuhnya siap dengan sistem tersebut.
Menurut dia, Jokowi harus mengambil langkah cepat untuk mendorong serapan anggaran APBD. Alasannya, penyerapan anggaran yang rendah akan berdampak langsung kepada banyak program yang bakal tertunda. “Ini kepentingan orang banyak. Buat apa uang banyak tapi tidak terserap dan dirasakan masyarakat,” kata Maman.
Maman khawatir, jika tingkat serapan anggaran terus seperti ini, maka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun 2014 ini bakal melonjak tajam. Bahkan, bukan tidak mungkin serapan anggaran secara keseluruhan untuk tahun ini bisa lebih buruk ketimbang 2013 lalu yang Cuma mencapai 71 persen. Dia pun memprediksi serapan anggaran tahun ini akan berada di kisaran 60-70 persen.
“Melihat kondisi sekarang, angka itu bagus kalau bisa tercapai,” katanya. Dia pun mendesak Pemprov DKI untuk segera menentukan cara agar prioritas anggaran mereka bisa terapai. Jika tetap mempertahankan e-catalog untuk saat ini, Maman mengatakan program kerja pemerintah bakal mengalami hambatan. “E-catalog bagus, tapi kalau justru menghambat tentu harus segera diantisipasi,” ujar dia.
“Gubernur harus segera bertindak. Kalau seperti ini, pegawai Pemprov DKI bisa tertekan (karena kesulitan e-catalog), dan masyarakat ikut merasakan akibatnya,” kata dia. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar