Dalam beberapa orasi kampanyenya, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa yang terjadi jika PDI Perjuangan tidak menguasai parlemen adalah berakhir dengan praktik politik transaksional, lobi-lobi, yang pada ujung-ujungnya "main duit". Tetapi, pemahaman itu tampaknya tak sampai dengan baik di konstituen.
Berkaca pada hitung cepat Litbang Kompas, PDIP lolos dari target 27 persen suara. "Banteng Hitam" hanya memperoleh 19,52 persen di urutan pertama, disusul Partai Golongan Karya dengan perolehan 15,22 persen dan Partai Gerindra 11,58 persen.
Di tengah berprosesnya hitung cepat, Rabu sore, Jokowi keluar dari rumah dinas gubernur di Jalan Taman Surapati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi duduk sendirian, dengan tangan ditumpuk di atas lutut di teras rumahnya. Jokowi hanya menggeleng ketika dihampiri wartawan yang bertanya soal suara PDIP yang berada di bawah target.
"Ya, masyarakat sudah memilih. Ya, begitulah hasilnya. Apa pun, ya alhamdulilah, PDIP urutan teratas," ujar Jokowi di rumah dinas.
Jokowi tidak meralat pernyataannya terdahulu. Jika kondisi PDIP tak dominan dalam pemerintahan, Jokowi mengatakan hal itu hampir mirip dengan Jakarta, di mana kursi Banteng Hitam di DPRD hanya sebesar 11 persen, di bawah Demokrat dan PKS.
"Ya, ndak apa-apa toh. Apa kamu melihat kita transaksional di Jakarta ini? Ini semua tergantung kepemimpinan, berani atau tak berani. Itu saja. Apa pun yang terjadi, kita hadapi," ujar Jokowi dalam kesempatan berbeda.
"Jokowi effect" tak "ngefek" Runtuh Berkeping-keping
Pengamat politik Yudi Latief mengatakan, fenomena "Jokowi effect" di masyarakat rupanya tidak berpengaruh banyak terhadap suara PDIP. "Tidak ada pengaruhnya langsung sosok Pak Jokowi dengan kontestasi di lapangan," ujarnya.
Menurut Yudi, melesetnya hitung cepat dari target dikarenakan tingginya persaingan antara sejumlah calon anggota legislatif di lapangan. "Coba bayangkan, ada 6.600 caleg berkelahi di bawah, semua itu berusaha untuk saling memenangkan kontestasi ini," tuturnya.
Tak mau bagi-bagi kursi
Petinggi PDIP menggelar pertemuan tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam. Pertemuan itu dihadiri Megawati; Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo; Ketua Badan Pemenangan Pemilu Puan Maharani; dua Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan Erico Sotarduga; putra Mega, Prananda Prabowo; dan kader PDIP, Andi Widjajanto. Pertemuan membahas evaluasi Pileg 2014 menentukan siapa parpol yang bakal dijajaki untuk kerja sama politik dan siapa pendamping Jokowi merebut kursi RI 1.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan, mengikuti prosedur partai, evaluasi resmi pileg akan diungkapkan saat kongres DPP PDIP. Di kongres itulah, DPP dan Bapilu akan mempertanggungjawabkan hasil Pileg 2014 ini.
Jokowi menambahkan, meski lolos dari target suara, PDIP tetap menatap ke depan. Pertama, pihaknya akan menjajaki siapa parpol yang akan diajak bekerja sama dan bergotong royong membangun bangsa. Jokowi menolak dinamika itu disebut koalisi. Menurut dia, koalisi lebih identik dengan bagi-bagi kursi (sampai saat ini belum diketahui apa ada partai yang mau diajak koalisi tanpa konsep bagi-bagi kursi).
"Merangkul semakin banyak partai semakin baik, tapi dengan catatan, jangan sampai jadinya hitung-hitungan kursi menteri dan lain-lain. Intinya, kami terbuka," ujar Jokowi.
Kedua, PDIP sekaligus menggodok kriteria calon wakil presiden pendamping Jokowi. Prosesnya adalah menetapkan kriteria, kemudian diarahkan ke sejumlah nama, lalu dikerucutkan ke beberapa nama saja hingga ke tahap penentuan nama.
Jokowi menegaskan, selain Megawati, dirinya adalah penentu siapa yang akan mendampinginya. Ketiga, Jokowi mengatakan bahwa pengorganisasian masa di pileg dan pilpres sangat berbeda.
"Minggu depan, pokoknya mesin panas partai mulai bergerak, tunggu saja," ujar Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar