Gubernur BI, Agus Martowardojo menyambangi Gubernur DKI, Joko Widodo
(Jokowi) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Selain membahas perkembangan
ekonomi Jakarta, Jokowi juga sempat menanyakan persoalan ekonomi
nasional.
"Bicara Jakarta dan nasional dong, tadi Jakarta
mengenai apa yang sudah kita lakukan e-audit kita, tahun kemarin sudah
melakukan pembayaran non cash. Itu dibicarakan seperti itu untuk menjadi
sebuah gerakan nasional nanti," kata Jokowi usai bertemu Agus Marto di
Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis
(7/8/2014).
Menurut Jokowi, pertemuan yang dihadiri pula oleh
Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu membahas transaksi non
cash yang sudah dilakukan pemprov DKI sejak tahun lalu. Ia ingin agar
sistem transaksi non cash itu bisa diterapkan secara nasional.
Namun, tak hanya berbicara soal Jakarta, dalam pertemuan itu Jokowi juga sempat menanyakan soal perkembangan ekonomi nasional.
"Ini pertemuannya soal Jakarta. Tapi karena ada waktu, saya juga bertanya soal nasional," ucapnya.
Perbincangan
ekonomi skala nasional antara Jokowi dan Agus Marto tak jauh dari
neraca perdagangan dan APBN 2015. Ia ingin agar pemerintahan di bawah
kepemimpinannya nanti bisa menerapkan sistem transaksi non cash lebih
merata di Indonesia.
"Karena (transaksi non cash) itu berkaitan
dengan sebuah goverment. Kalau pemerintahan yang bersih sangat baik
kalau pembayaran itu tidak cash. Dan itu sudah kami lakukan di DKI,"
ujar presiden terpilih ini.
Mereka juga membahas soal pertumbuhan
ekonomi yang hanya mencapai 5,12 persen dan menjadi yang terendah sejak
tahun 2009. Tak hanya itu, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yakni salah satunya dengan penghapusan subsidi BBM tak luput dari
perhatian keduanya.
"Ya diskusi bagaimana caranya supaya bisa
menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dan pengendalian subsidi BBM menjadi
kuncinya memang," kata Jokowi.
Ketika disinggung ihwal pertemuan ini juga terkait dengan rencana
pemerintahan mendatang, Jokowi membantah. "Tidak ada. Ini tadi membahas
soal Jakarta," kata Jokowi, yang akan dilantik menjadi presiden pada
Oktober mendatang. Pelantikan bisa terlaksana jika hasil persidangan
sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi yang kini sedang
berjalan menguatkan keputusan KPU, yakni Jokowi-Kalla keluar sebagai
pemenang pemilihan presiden 9 Juli 2014.
Bank Indonesia sejak 2010 mencanangkan program masyarakat tanpa uang
tunai. Pada prinsipnya, program ini mendorong masyarakat untuk
bertransaksi menggunakan "uang plastik", seperti kartu kredit atau kartu
debit. Pelaksanaan program ini bisa mengurangi beban bank sentral dalam
pencetakan uang. Selain itu, peredaran uang tunai di masyarakat juga
lebih terkendali. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar