“Rekening gotong royong itu merupakan bentuk perlawanan terhadap money politic (politik uang). Ini bisa patahkan asumsi bahwa masyarakat itu rawan terima politik uang,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw kepada SP di Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Dia menambahkan, rekening gotong royong juga dapat membuktikan bahwa masyarakat tidak seluruhnya dibayar untuk memilih. “Dengan rekening gotong royong itu, justru ada orang yang mau beri sesuatu kepada sosok yang diharapkan jadi pemimpin. Selama ini kan tidak ada yang mau mencoba. Keberanian Jokowi-JK harus diapresiasi,” imbuhnya.
Akan tetapi, dia berharap pengelolaan rekening tersebut dapat dilakukan dengan transparan. “Harus ada laporan kepada publik terhadap penggunaan sumbangannya. Lalu mesti diaudit,” tegasnya.
Menurut dia, tim Jokowi-JK tidak melanggar Undang-Undang (UU) 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). “Rekening gotong royong dibenarkan UU Pilpres, tidak ada yang keliru. Namun, sumbangan yang masuk tentu ada batasannya,” katanya.
Dia menjelaskan, pada Pasal 96 dijelaskan secara rinci batasan sumbangan dana kampanye capres dan cawapres. Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp1 miliar. Sedangkan yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp5 miliar.
“Saya yakin tidak ada masyarakat yang sumbang melebihi batas yang ditentukan,” jelasnya.
Dia menyatakan, kalaupun terpilih sebagai pemenang pilpres, maka Jokowi-JK jangan sampai mengabaikan kepentingan masyarakat. “Tidak semua pemimpin berani melakukan transparansi dana kampanye. Nanti kalau jadi pemimpin tidak boleh gampang abaikan aspirasi masyarakat. Karena ada komitmen dari masyarakat sebelum pilpres,” pungkasnya. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar