"Secara fisik progres (normalisasi) sudah 70 persen, tapi fungsi pengaliran baru separuh sungai. Sisanya masih terhambat pembebasan lahan di masyarakat. Kita pahami bahwa itu justru yang paling sulit," kata Dirjen SDA KemenPU M Hasan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/5/2014).
Normalisasi kali Pasanggrahan sepanjang 22 km ini adalah bagian dari pekerjaan normalisasi Kali Pesanggarahan-Angke-Sunter yang sudah dikerjakan sejak 3 tahun lalu. MoU dengan pemprov DKI ini diharapkan bisa mempercepat proses pembangunan fisik sungai langganan banjir tersebut.
Untuk saat ini, sudah ada lahan milik sekolah polwan milik Polri yang sudah dibebaskan sebesar 2,1 hektar. Masih ada 40 hektar yang harus dibebaskan pemprov DKI untuk kelancaran proyek ini.
"Kita masih ada 40 hektar yang harus dibebaskan. Kita lakukan secara bertahap," sambung Hasan.
Jelang musim hujan, KemenPU sendiri berharap pemprov DKI dapat membebaskan lahan di wilayah Kedoya, Ulu Jami dan Cipulir yang berdekatan dengan Kali Pesanggarahan dan kerap banjir. Pembebasan lahan dan pembangunannya diupayakan selesai pada akhir Desember 2014 dengan menelan anggaran Rp 500 miliar.
"Untuk fisiknya ini untuk Pesanggrahan, Angke, Sunter itu Rp 250 miliar, kemudian dari pak gubernur alokasi untuk pembebasan lahan juga Rp 250 miliar, untuk pembebasan lahan tahun ini. Ini tidak bisa sekaligus karena berkaitan dengan negosiasi atau appraisal, tahapan pembebasan lahan sesuai dengan UU, dan itu saya kira belum bisa dalam tempo yang teburu," terang Hasan.
Lahan 40 hektar itu sebagian besar ditempati oleh warga Jakarta. Jokowi menilai tak ada yang sulit dari proses pembebasan lahan meski diwarnai dengan protes dari warga.
"Nggak ada, tapi kalau dari 1.000 ada yang protes 1 nggak apa-apalah sudah biasa," ujar Jokowi yang berdiri di samping Hasan. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar