Jokowi Ingin Hapus Subsidi BBM, Kemenkeu Sebut Tidak Gampang

Kementerian Keuangan mengapresiasi niat Calon Presiden PDIP Joko Widodo menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu empat tahun bila dia terpilih. Berkaca dari pengalaman sulitnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalankan rencana serupa, bendahara negara pesimis langkah Jokowi dapat terwujud.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, penghapusan subsidi energi sudah masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2009-2014. Nyatanya, sampai Kabinet Indonesia Bersatu II akan berakhir, realokasi anggaran subsidi minyak tak pernah bisa dikurangi drastis.
"Itu juga sudah ada di RPJMN kemarin, enggak gampang. Yah pengurangan (subsidi) itu harus dilakukan walau susah," ujarnya selepas mengisi forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jakarta, Rabu (30/4).
Bila Jokowi, panggilan akrab kader PDIP yang juga Gubernur DKI Jakarta itu, ingin membuktikan janjinya, maka kebijakan terkait harus dilakukan di tahun pertama menjabat nanti.
"Di 2015 harus ada, pokoknya kombinasi dari semua cara (mengurangi subsidi) lah," kata Bambang.
Bappenas bersama Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu sedang merancang kemungkinan mengurangi subsidi BBM dalam RPJMN 2014-2019. Wamenkeu menilai, dari dua opsi yang paling populer yakni subsidi tetap maupun kenaikan berkala, bisa dilakukan berbarengan.
Selama SBY menjabat untuk termin kedua, pemerintah mengajukan kenaikan harga premium dan solar dua kali kepada DPR. Tapi legislatif hanya menyetujui kenaikan tahun lalu.
Ditemui terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mendukung siapapun calon pemimpin yang berniat memangkas subsidi energi. Beban lebih dari Rp 300 triliun di APBN mengurangi kemampuan pemerintah membangun infrastruktur dan melaksanakan perlindungan sosial.
"Untuk energi, pekerjaan rumah terbesar kita adalah juga mengenai subsidi energi. Subsidi BBM dan subsidi listrik, di periode berikut harus selesai," kata Armida.
Soal teknisnya, Jokowi tidak mau membahas terlalu detail. Dia mengatakan penghapusan subsidi yang selama ini membebani APBN lebih dari Rp 300 triliun per tahun perlu dihitung cermat. "Nanti kita lihat berapa-berapanya, pokoknya empat tahun saja, nanti dihitung," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mendukung wacana Bappenas mengurangi subsidi energi di APBN. Tak sekadar mengurangi, dia bahkan menjanjikan penghapusan total anggaran
Dia mengaku tidak ragu menerapkan kebijakan non-populis itu saat terpilih sebagai presiden. Penolakan atas kenaikan harga BBM menurutnya sudah biasa.
"(Akan ada) guncangan ekonomi sosial, tetapi harus. Tapi dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," kata Jokowi.  [noe/merdeka]