Rabu, 30 April 2014

Cawapres untuk Jokowi harus Figur Penegak Hukum

Pemimpin Indonesia akan datang diharapkan fokus pada penegakan hukum.
Sebab, masalah tersebut menjadi persoalan bangsa, seperti korupsi, yang membuat Indonesia hancur.
Untuk itu dibutuhkan figur pemimpin penegak hukum sehingga keadilan ditegakkan. Siapapun yang terlibat korupsi ditindak tegas.
Harapan ini disampaikan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof Komarudin Hidayat, saat dihubungi wartawan, Selasa malam (29/4/2014).
"Penegakan hukum mejadi salah satu persoalan yang sangat fundamental di Indonesia. Kita butuh pemimpin yang fokus dalam masalah fundamental tersebut," jelas Komarudin Hidayat.
Jadi siapapun yang terlibat korupsi, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Komarudin juga menyebutkan adanya persoalan bangsa lainnya, seperti pembangunan dan perekonomian. Semua ini harus diselesaikan dengan segera. Kalau tidak, akan hancur bangsa ini. Selama ini bangsa Indonesia dininabobokan dengan figur yang mendambakan popularitas.
Persoalan bangsa terabaikan. Negara ini akhirnya mengalami problem yang mengakar dan belum diselesaikan maksimal.
"Hati - hati, jika pemimpin yang akan datang tidak mampu mengelola ini semua dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan digulingkan," pesan Komarudin.
Di mata pengamat politik Konsep Indonesia (Konsepindo) Research and Consulting, Budiman, figur yang sesuai dengan harapan itu adalah sosok Abraham Samad. Ketua KPK itu sudah berani mengungkap skandal megakorupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar.
Ada kasus Hambalang yang melibatkan menteri aktif dan partai berkuasa saat itu. Kasus korupsi pajak dengan tersangka Ketua BPK yang baru saja pensiun, Hadi Poernomo juga diungkapnya.
"Itu catatan sejarah yang tidak terlupakan," jelasnya
Anggota pakar Seknas Jokowi, Eva K Sundari, menyatakan syarat yang paling utama dalam menentukan pendamping capres PDIP adalah elektabilitas. Selain itu juga dibutuhkan orang yang cocok, sehingga dapat berjalan sama - sama.
"Kami tidak ingin yang berseberangan," imbuhnya.
Selain itu, kemampuan komunikasi politik juga dibutuhkan. Diharapkan dapat pula mengelola teknokrasi di Indonesia. Yang diharapkan adalah dapat mendukung sistem presidensil. Tujuannya adalah membentuk pemerintahan yang sukses. "Sampai saat ini orangnya masih kita bicarakan," jelasnya. [Muhammad Fauzi/metrotvnews]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar