Bila akhirnya terpilih sebagai presiden baru RI, tidak tertutup kemungkinan dalam kabinet pemerintahan Jokowi ada pengurus parpol koalisi yang menjadi menterinya. Bila fatsun politik itu tak dapat dielakkan, harus ada komitmen dari calon menteri bersangkutan.
Yaitu komitmen lebih mengutamakan kerja di pemerintahan, bukan tugas parpol. Komitmen tersebut harus disampaikan kepada Jokowi dalam tahap seleksi calon menteri kelak.
Demikian saran Jend (Purn.) Ryamizard Ryacudu dalam diskusi "Ancaman Krisis Nasionalisme dan Krisis Sosial" Rumah Jokowi, Jl Pancoran Timur Raya, Jaksel. Mantan KSAD ini adalah salah seorang yang namanya belakangan kerap disebut sebagai bakal kuat cawapres bagi Jokowi.
"Kalau pilih menteri, Jokowi harus tanya berat ke partai atau apa. Kalau ke partai, bukan di sini (pemerintahan -red) tempatnya," ujar Ryamizard.
Saran dari Ryamizard itu didukung oleh pengamat politik Andrinof Chaniago. Menurutnya pemerintahan yang baik tidak semata ditentukan oleh pasangan presiden terpilih, melainkan seluruh aparat penyelengara negara.
"Lihat juga siapa menterinya, siapa wapresnya, siapa kepala daerah. Kalau nggak bagus, bisa menjadi beban bagi pemimpin teratasnya," ujar Andrinof. [Lhe/metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar