Penyesalan itu, menyusul kembali termuatnya nama Jokowi dalam lembar soal Ujian Nasional (UN) 2014 tingkat SMP sederajat di sejumlah daerah, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"PDIP sebenarnya sudah menyatakan keberatan atas kemunculan nama Jokowi dalam lembar soal UN 2014 tingkat SMA. Tapi, kini, justru ada lagi di level SMP. Ini sangat kami sesalkan," kata politiskus PDI sekaligus anggota Tim Pakar Seknas Jokowi, Eva Kusuma Sundari, Rabu (30/4/2014).
Ia menuturkan, politisisasi dunia pendidikan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Jokowi, kata dia, juga dipastikan tidak mau memolitisasi dunia pendidikan.
Jokowi, kata Eva, justru mendambakan dunia pendidikan bebas dari segala kepentingan sehingga bisa menciptakan lulusan terbaik guna memajukan kehidupan masyarakat.
"Karenanya, kami meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya merevisi lembar soal, tapi juga mengusut kasus ini sampai tuntas. Harus ditemukan siapa dalangnya," tandas Eva.
Sebelumnya diberitakan, lembar soal UN 2014 tingkat SMP sederajat, direvisi lantaran memuat tentang Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
Revisi tersebut sesuai instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengganti soal UN SMP yang menyebut nama Jokowi.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Baskara Aji mengatakan, soal UN SMP sederajat di DIY juga termasuk ikut direvisi.
Itu lantaran dari informasi yang ia terima, materi soal mata pelajaran Bahasa Indonesia memuat nama Jokowi.
Untungnya, soal UN tingkat SMP sederajat untuk DIY belum dikirim dari percetakan, sehingga Disdikpora tak perlu repot kembali mengirim ke percetakan. [tribunnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar