Kurtubi: Jokowi Urus Saja Gas, Tak Usah Cabut Subsidi BBM

Pengamat Perminyakan, Kurtubi mengkritik rencana kebijakan Calon Presiden jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo. Jokowi sapaan akrabnya menyebut jika menjadi presiden dia akan menghapus subsidi BBM dalam waktu 4 tahun.
Menurut Kurtubi, penghapusan subsidi BBM hanya akan membawa sengsara untuk masyarakat. Angka kemiskinan akan naik, daya beli masyarakat menurun serta harga barang dan jasa akan naik. Dia menyarankan agar Jokowi fokus mengurus gas. Gas bisa menjadi energi alternatif pengganti BBM.
"Usul saya lebih baik dengan cara mempercepat konversi BBM ke gas. Itu solusi paling pas. Jadi percepat gas, stasiun gas, bangun stasiun SBBG di semua pool angkutan umum," ucap Kurtubi ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (4/5/2014).
Kurtubi menyebut harga gas juga jauh lebih murah dari BBM subsidi sekalipun. Harga gas tanpa subsidi saat ini hanya Rp 3.100 setara dengan satu liter premium. Jika infrastruktur gas ini dibangun, maka masyarakat dan angkutan umum akan beralih dengan sendirinya karena murah.
"Taksi, bus kota, bajaj semua akan beralih ke gas. Pemerintah cuma berkorban kasih gratis konverter kit. Rakyat untung dan pemerintah untung. Gas lebih murah meski tidak disubsidi," tegasnya.
Saat ini menurut Kurtubi pemerintah belum serius mengenai energi gas ini. Terbukti dari jumlah SPBG di Jabodetabek hanya baru sekitar 10-15 buah. Padahal gas ini juga merupakan sumber energi yang ramah lingkungan.
"Asap dalam kota berkurang, kemudian mengurangi impor BBM juga. Pemerintah Jokowi kalau jadi presiden Pertamina dan PGN suruh percepat membangun SBBG. Kalau APBN sudah terjebak lagi karena subsidi, baru naikkan harga sedikit sementara menunggu infrastruktur gas terbangun. Jangan naikkan dulu BBM sebelum infrastruktur gas terbangun," tutupnya.
Sebelumnya, Joko Widodo mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini terkait dengan tawaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memangkas porsi subsidi energi dalam lima tahun ke depan.
Bappenas menilai, opsi paling memungkinkan buat mengalihkan subsidi, lewat skema subsidi tetap atau penaikan berkala.
Jokowi, demikian dia biasa disapa, menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, penaikan harga berkala akan lebih strategis.
"Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ujarnya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014).  [merdeka]