Pimpinan Ponpes Girikesumo, Girikusumo, Demak KH Munif Muhammad Zuhri menyampaikan usulan ke calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo kembali ada unsur TNI dan Polri di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Padahal, setelah reformasi dua institusi dilarang terlibat dalam politik praktis.
"Beliau (Munif) mengusulkan ada semacam utusan golongan fraksi TNI dan Polri nanti di MPR," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Marwan Ja'far di Pondok Pesantren (Ponpes) Girikesumo, Girikusumo, Demak, Minggu (4/5/2014).
Marwan mengatakan, jika nantinya terbentuk fraksi ini akan berbeda seperti zaman Orde Baru. Namun dia tidak menjelaskan detail urgensi dibentuknya fraksi tersebut yang bisa memunculkan pro dan kontra.
"Ada format MPR seperti masa lalu, tetapi didesain jauh lebih demokratis tentunya, tidak seperti masa lalu. Betapa pun TNI dan Polri adalah sebagai tiang negara, seperti bapak dan ibu kata beliau," tuturnya.
Selain itu, menurut Marwan, dalam pertemuan Munif dengan Jokowi juga dibahas soal kesejahteraan tentara dan polisi sebagai penyangga negara. Salah satu menjadi sorotan adalah masa tua para prajurit juga harus diperhatikan.
"Jadi janda-janda tentara dan janda-janda polisi, veteran tentara, veteran polisi jangan sampai terusir dari asrama karena harus diurus kesejahteraannya. Yang ikut berjuang di Irian Barat, Timor Timor, semuanya ikut berjuang harus ditingkatkan kesejahteraannya dan diperhatikan betul oleh pemerintah," jelasnya.
Kepada Jokowi, menurut Marwan, Munif juga berpesan agar berbagai permasalahan bangsa disikapi secara serius. Munif ingin siapa pun pemimpin bangsa nantinya mau bekerja keras sehingga tak ada lagi rakyat hidup di bawah garis kemiskinan.
"Bagaimana ekonomi jangan sampai liberal. Ekonomi pasar jangan sampai mendominasi, ada pemerataan yang lebih baik terhadap kemakmuran rakyat kita," tandasnya. [did/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar