Repdem Antisipasi Politik Pecah Belah Gaya Orde Baru

Para aktivis Relawan Pembela Demokrasi (Repdem), organisasi sayap PDI Perjuangan (PDIP), menurunkan spanduk provokatif yang mencoba memecah belah internal partai itu.
Spanduk yang dicopot bertuliskan "Harga Mati Megawati Presiden", diturunkan di dua lokasi. Yakni di jembatan penyeberangan dekat gedung KPK, Kuningan, dan di perempatan Pancoran.
Ketua DPN Repdem, Masinton Pasaribu, menyatakan spanduk tersebut dipastikan bukan dipasang oleh Kader PDI Perjuangan. Karena segenap Kader PDI Perjuangan taat dan setia pada keputusan Partai dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Yang dengan tegas menginstruksikan pemenangan Calon Presiden Joko Widodo yang telah dimandatkan oleh Ibu Ketua Umum," tegas Masinton di Jakarta, Senin (5/5/2014).
Repdem mensinyalir bahwa spanduk provokatif dan memecah belah internal PDIP dipasang oleh lawan-lawan politik yang tidak menghendaki Jokowi menang sebagai Presiden RI.
Dia melanjutkan, pada masa Orde Baru, politik pecah belah kerap dilakukan sebagai upaya melanggengkan kesinambungan rezim yang antidemokrasi. Dan sekarang, kata Masinton, cara-cara lama ala Orde Baru coba dilakukan untuk memecah belah kesolidan PDI Perjuangan dalam memenangkan Pencapresan Jokowi.
"Dan kami pastikan itu tidak akan berhasil," imbuhnya.
"Politik adu domba atau pecah belah yang dilakukan oleh anasir-anasir Orde Baru mereka praktikkan pada PPP, dan yang sekarang juga sedang dilakukan terhadap Partai Hanura."
Repdem menyerukan agar kelompok yang tidak menghendaki Jokowi memenangkan pemilihan presiden agar mengedepankan politik yang edukatif, beretika, tidak intimidatif dan tidak memprovokasi PDIP. Dia menekankan cara-cara lama politik pecah belah ala orde baru harus diakhiri.
"Politik harus mengedepankan Ide, gagasan dan komitmen, bukan dengan menebar ketakutan, amarah apalagi kebencian," kata Masinton Pasaribu.  [beritasatu]