Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan, PDIP harus memperhatikan hasil survei tersebut.
"Menurut saya ini pesan yang secara khusus disampaikan publik untuk memimpin negeri ini ke depan. Ya bahasa trendnya, jangan lu lagi lu lagi lah," ujar Siti di Jakarta, Senin (5/5/2014).
Menurut Zuhro, pesan tersebut perlu diperhatikan PDIP, karena publik membutuhkan figur yang mampu menyelesaikan persoalan terbesar bangsa Indonesia saat ini, yaitu pelanggaran hukum terutama pemberantasan korupsi yang semakin merajalela.
"Memang kebutuhan kita saat ini perlu meletakkan supremasi hukum sebagai prioritas utama. Kalau hal itu sudah memadai, maka demokratisasi kita akan memiliki landasan yang kokoh," ujarnya.
Zuhro menilai, sistem hukum di Indonesia saat ini masih sangat rentan dan suram. Dimana cukup banyak celah terjadinya perselingkuhan antara birokrasi dengan hukum ataupun politisi dengan hukum. Sehingga legislatif menjadi hancur.
“Karena itu menurut saya, memang perlu ada pendekar hukum yang memimpin negeri ini," ujarnya.
Zuhro tidak menampik pertumbuhan ekonomi juga merupakan hal yang menjadi perkerjaan rumah tersendiri bagi pemerintahan ke depan. Sebab masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati hidup sejahtera.
"Tapi pertumbuhan ekonomi itu akhirnya menjadi sia-sia manakala penegakan hukum kita lemah, ditandai dengan maraknya korupsi di mana-mana. Meskipun ekonomi kita tumbuh, tetap saja tak bisa dinikmati masyarakat bawah," katanya.
Sebelumnya Minggu (4/5/2014), hasil survei SMRC memerlihatkan jika Jokowi berpasangan dengan Mahfud MD, mampu meraih dukungan hingga 47,6 persen.
Pasangan tersebut mampu mengalahkan jika Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa yang hanya meraih 27,4 persen dan Aburizal Bakrie-Wiranto 12,2 persen responden. [gir/jpnn]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar