Senin, 05 Mei 2014

Pesan yang Harus Dipertimbangkan PDI Perjuangan

Hasil survei Syaiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) yang menempatkan pasangan Joko Widodo-Mahfud MD sebagai pasangan capres dan cawapres paling unggul menunjukkan pesan publik yang perlu dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan.
"Menurut saya ini pesan yang secara khusus disampaikan publik bahwa untuk memimpin negeri ini ke depan. Ya bahasa trennya jangan lu lagi lu lagi lah," ujar Pakar Ilmu Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro di Jakarta, Senin (5/5/2014).
Bagi PDI Perjuangan, lanjut Siti, sebenarnya sudah pernah mendapatkan wasiat dari mantan Ketua Dewan Penasihat DPP PDIP, Taufiq Kiemas, agar tidak perlu lagi memunculkan wajah lama dalam pilpres mendatang.
"Yang saya dengar, Pak Taufiq sendiri secara langsung menyampaikan kepada istrinya (Megawati) agar tidak maju lagi, juga dibeberapa kesempatan sering menyatakan janganlah yang muka lama terus. Saya pikir itu pesan yang juga sudah dilakukan Ibu Mega yang akhirnya tidak maju sendiri kan," ujarnya.
Lebih jauh, Siti menjelaskan yang tak kalah penting dari pesan melalui survei tersebut, publik membutuhkan figur yang mampu menyelesaikan persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yakni pelanggaran hukum terutama pemberantasan korupsi yang semakin merajalela.
"Memang kebutuhan kita saat ini perlu meletakkan supremasi hukum sebagai prioritas utama dan law inforcment diatas segala. Sehingga, kalau hal itu sudah memadai demokratisasi kita akan memiliki landasan yang kokoh," ujarnya.
"Sistem kita sangat rentan dan suram, banyal celah terjadinya perselingkuhan antara birokrasi dengan hukum ataupun politisi dengan hukum, legislatifnya hancur. Karena itu, menurut sya memang perlu ada pendekar hukum yang memimpinnegeri ini," tambah Siti.
Ia pun tak menampik jika pertumbuhan ekonomi juga merupakan hal yang menjadi perkerjaan rumah tersendiri bagi pemerintahan kedepan. Mengingat, masih banyaknya masyarakat yang belum menikmati hidup sejahtera.
"Tapi, pertumbuhan ekonomi itu akhirnya menjadi sia-sia manakala penegakan hukum kita lemah, ditandai dengan maralnya korupsi dimana-dimana, meskipun ekonomi kita tumbuh tetap saja tak bisa dinikmati masyarakat bawah," bebernya.  [tribunnews]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar