Mantan Wali Kota Tarakan itu mendukung sepenuhnya pasangan capres-cawapres Jokowi-JK untuk menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli mendatang.
"Saya mendukung secara pribadi dengan melihat suara-suara dari para kader Golkar di Tarakan. Siapa pun kader Partai Golongan Karya (Golkar) di Tarakan tidak dibebankan untuk mengikuti pilihannya itu. Itu urusan pribadi masing-masing. Tapi, dengan pernyataan saya tersebut, mereka mengatakan mendukung apa yang sudah saya ucapkan," tegasnya pada Senin (26/5/2014).
Pilihan sikap tersebut berseberangan dengan keputusan Ketua Umum Partai Golkar yang tegas menyatakan akan menerima segala sanksi dari pengurus DPP Partai Golkar, termasuk jika dirinya dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPD Golkar Tarakan. "Saya siap dengan pilihan saya. Kalau mau diganti silakan, itu risiko pilihan. Kita hidup ini penuh risiko dan ini merupakan tantangan," tuturnya.
Menurutnya, alasan mendukung sepenuhnya Jokowi-Jusuf Kalla karena JK juga merupakan salah satu kader Partai Golkar dan mantan Pimpinan Partai Golkar. Saat masih menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia, JK sudah memberikan kerja nyata untuk bangsa. Mulai dari perdamaian Aceh, Poso, Ambon, Aceh, hingga Maluku. "Pak JK sudah teruji. Pak JK juga kader Golkar. Sekali lagi kalau mau dipecat, saya siap. Hari ini pun saya siap mundur jika diminta," tuturnya.
Tidak hanya mendukung, tapi dirinya menyatakan siap menjadi Ketua tim sukses (timses) untuk Jokowi-JK di Kalimantan Utara dan menggalang kekuatan untuk pasangan ini. "Saya sudah mendapatkan kontak khusus koordinator pemenangan Jokowi-JK Kalimantan Utara. Tinggal membentuk tim. Penyampaian dari tim koordinator, saya sudah terima tiga hari yang lalu. Saya akan diberi kewenangan untuk membentuk tim sukses di sini. Sudah disetujui, saya menjadi ketua tim sukses. Semoga secepatnya, nanti akan ada rapat lanjutan," imbuhnya.
Secara terpisah, Sekjen DPD Partai Golkar Kalimantan Timur Ahmad Albeth mengaku masih akan mengumpulkan sejumlah bukti, terkait dengan keputusan kader di bawahnya ini. Jika diketahui ada kader yang tidak memberi dukungan penuh, pihaknya akan memanggil bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. "Terkait sanksi, masih akan melihat kesalahan beliau nantinya. Jika terbukti, sanksi administrasi akan diberikan bagi kader Golkar. Tapi, harus melihat tingkat kesalahan dari kader Golkar tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran,
partai akan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya," tegas Albeth. [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar