Para aktivis yang tergabung dalam Lingkar 98 kembali mendesak calon
presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat komitmen. Mantan walikota Solo
itu harus berjanji tidak akan rangkap jabatan, bila ia terpilih.
Lingkar 98 tidak menginginkan fenomena rangkap jabatan yang diperlihatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Partai Demokratnya, terjadi lagi di pemerintahan berikut.
“Ia harus mau mewakafkan dirinya 100% untuk negara dan tidak direcoki oleh kepentingan partai bila terpilih,” ujar Koordinator Lingkar 98, Bernard Haloho, dalam keterangan persnya yang diterima Metrotvnews.com, Senin (6/5/2014).
Bentuk komitmen Jokowi, menurutnya, penting karena dari mana pun presiden berasal, setelah mendapat amanat rakyat, pemimpin negara harus berada di atas semua golongan.
"Jokowi harus berani menandatangani petisi sebagai bentuk komitmen 'good
governance'. Ini penting agar tak ada konflik kepentingan antara posisi
kepala negara dengan pimpinan parpol seperti yang terjadi pada
pemerintahan saat ini," ungkapnya.Lingkar 98 tidak menginginkan fenomena rangkap jabatan yang diperlihatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Partai Demokratnya, terjadi lagi di pemerintahan berikut.
“Ia harus mau mewakafkan dirinya 100% untuk negara dan tidak direcoki oleh kepentingan partai bila terpilih,” ujar Koordinator Lingkar 98, Bernard Haloho, dalam keterangan persnya yang diterima Metrotvnews.com, Senin (6/5/2014).
Bentuk komitmen Jokowi, menurutnya, penting karena dari mana pun presiden berasal, setelah mendapat amanat rakyat, pemimpin negara harus berada di atas semua golongan.
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, juga berharap presiden dan wakil presiden di pemerintahan berikut harus rela berada di luar struktur partai. “Kami minta harus ada deklarasi capres tak akan rangkap jabatan, kalau nggak mau, jangan dipilih,” tegasnya.
Desakan Lingkar 98 terhadap Jokowi disampaikan melalui petisi di laman Change.org. Petisi yang diluncurkan pada 20 Mei 2014 itu juga berisi desakan agar Jokowi menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia. [Fit/metrotvnews]
Jokowi tidak memiliki jabatan struktural di PDIP dan bukan berasal dari kader, rekam jejaknya selama ini menunjukkan komitmennya untuk masyarakat dan negara diatas kepentingan partai dan golongan.
BalasHapushttps://id.berita.yahoo.com/rekam-jejak-solo-dan-jakarta-bukti-jokowi-bukan-000121411.html