"Catatan kami, terkait visi misi secara umum pasangan Jokowi-JK, usulannya jauh lebih komprehensif dibandingkan Prabowo-Hatta," kata Koordinator ICW Ade Irawan dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Senin (26/5/2014).
Ade menjelaskan, kedua capres menyatakan akan melakukan reformasi birokrasi, pelayanan publik sekaligus mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Terkait keberadaan KPK, duet Jokowi-JK menekankan independensi KPK. Sementara Prabowo memilih fokus pada penambahan personil penyidik KPK.
"Menurut saya masih banyak hal, seperti pendanaan dan upaya pembubaran KPK oleh politisi," kata Ade.
Visi misi Jokowi-JK, menurut Ade memuat banyak kekhususan. Bahkan, pasangan yang diusung oleh PDIP, PKB, Partai Nasdem dan Partai Hanura ini mengusulkan adanya revisi dalam pendanaan partai politik.
Hal ini dinilai menarik, lantaran faktor yang menyebabkan partai politik melakukan korupsi adalah besarnya ongkos politik.
Pasangan Jokowi-JK mengusung ide terkait pemilihan Kepala Polri dan Jaksa Agung, dimana pemilihan dua punggawa hukum tersebut akan didasarkan oleh kualitas dan integritas
"Termasuk menguatkan lagi fungsi koordinasi dan supervisi KPK-polisi-jaksa," ujar Ade.
Prabowo-Hatta mengusulkan adanya tabungan haji Indonesia. Ade mengapresiasi ide ini, karena sejak dulu masyarakat sipil sudah sering mengusulkan hal ini. Namun, tetap saja teknis pelaksanaan tabungan haji ini dipertanyakan.
Hal krusial, yang menurut Ade luput dari visi misi dua pasangan capres ini adalah pendidikan antikorupsi. Baik pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta sama sekali tidak mencantumkan pendidikan antikorupsi.
"Kedua pasangan ini tidak mengkhususkan untuk menguatkan pendidikan antikorupsi. Padahal ini penting dalam sektor pencegahan," tegas Ade.
Terakhir, Ade mengkritisi ketiadaan usulan merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
ICW mengharapkan, adanya revisi visi dan misi para capres. Visi misi tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi janji manis, melainkan direalisasikan saat menjabat nanti.
Dalam visi misi jokowi-jk tentang pendidikan sudah sering dibicarakan. Untuk jenjang SD pelajaran Etika dan Moral diberi porsi yg lebih besar drpd pelajaran pengetahuan umum, untuk jenjang SMP bisa 50:50, untuk jenjang SMA baru pengetahuan umum diberi porsi yg lebih besar dan diutamakan pengetahuan kejuruan agar kwalitas SDM siap diimplementasikan ke masyarakat. Catatan: korupsi merupakan akibat dari rendahnya nilai moral dan etika bangsa dg kata lain korupsi merupakan virus negatif yg hanya bisa dihilangkan dg generasi yang bermoral dan beretika.
BalasHapusHidup generasi yg bermoral dan beretika..!! Hidup Nusantara ku tercinta..!!