Direktur Eksekutif dari Pol-Track Institute Hanta Yudha AR mengatakan, bentuk koalisi ideal berdasarkan ideologi atau platform hampir mustahil dibentuk.
Dengan pragmatisme dan perilaku politisi yang ada, Hanta meyakini koalisi yang dibentuk nantinya akan tetap transaksional.
"Perjalanan koalisi di Indonesia yang ada selama ini, dengan sistem yang ada serta perilaku partai dan elite, sulit sekali melakukan itu. Akan tetap ada koalisi transaksional. Power sharing dan barter kursi di kabinet, akan sulit dihindari," ujar Hanta saat dihubungi, Senin (14/4/2014).
Apalagi, lanjut Hanta, partai-partai menengah yang mendekati PDI-P seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pasti akan memikirkan kursi calon wakil Presiden, atau setidaknya berharap meminta jatah menteri. Di PKB, misalnya, sudah mulai memunculkan wacana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon Wakil Presiden dan PAN yang sudah sejak dulu mengusung nama Hatta Rajasa.
Untuk membentuk koalisi, Hanta mengingatkan koalisi kecil atau besar tak lagi relevan. Dia mencontohkan, koalisi besar yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini nyatanya tetap gaduh.
Sehingga, banyak atau sedikitnya partai yang diajak berkoalisi tak berpengaruh membentuk koalisi solid seperti yang kini digaungkan Partai Gerindra.
"Yang harus diperhatikan adalah kualitas bukan kuantitas. Membentuk koalisi saat ini harus memperhatikan soliditas, kohesivitas, dan kerekatan antar-partai. Kalau mencari partai sebanyak-banyaknya, tak menjamin akan solid seperti PKS dan Golkar saat ini," kata Hanta.
Oleh karena itu, Hanta menyarankan agar PDI-P setidaknya hanya memerlukan empat mitra koalisi dengan salah satunya adalah partai Islam. "Jadi, memaksimalkan kekuasaan di eksekutif, dengan meminimalisir kekuasaan legislatif agar tidak terlalu banyak persilangan," imbuh Hanta.
Terkait calon wakil Presiden Jokowi, Hanta mengakui posisi itu akan menjadi rebutan mitra koalisi PDI-P. Namun, PDI-P bisa saja menentukan cawapres non-partai yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi.
"Kalau ada sosok yang punya elektabilitas tinggi dan berpeluang menang, bisa saja disepakati bersama. Tapi, partai-partai lain akan berharap jatah menteri," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan partainya akan menghilangkan tradisi bagi-bagi kursi menteri ketika berkoalisi dengan partai politik lain. Menurut Jokowi, Partai Nasdem yang telah berkoalisi dengan PDI-P telah menyetujui hal itu.
Jokowi mengatakan, PDI-P dan Partai Nasdem memiliki pemikiran yang sama untuk menguatkan sistem presidensial pada pemerintahan ke depan. Pertemuannya dengan Paloh hari ini, lanjut Jokowi lebih banyak membahas kesamaan visi misi untuk kepentingan bangsa.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar