Sejumlah pengamat politik menilai, kabinet yang mendampingi Jokowi jika terpilih nanti juga sebisa mungkin mengakomodasi unsur-unsur kemasyarakatan seperti Nahdatulah Ulama (NU), Kristen dan tidak hanya dari unsur kepartaian.
"Tetapi berdasarkan hak preogratif yang melekat padanya, presiden boleh saja mengangkat menteri dari orang partai atau dari unsur kelompok masyarakat, sepanjang orang-orang tersebut bersedia melepas jabatan struktural dipartainya," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, di Jakarta, Senin (14/4/2014).
" Lebih ideal lagi jika eksekutif, mulai dari presiden, menteri, jabatan setingkat menteri, dan kepala daerah dilarang rangkap jabatan di partai," tambahnya.
Kabinet berbasis partai, lanjutnya, memang bisa mungkin menjadi ajang rebutan kursi bukan kualitas. Padahal, figur-figur muda dan berintegritas dari berbagai basis sosial seperti NU, Muhamadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan lainnya perlu menjadi bagian dari kabinet Jokowi.
Hal senada dijelaskan oleh Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens. Boni mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintahan baru 2014 berbasis dukungan masyarakat bukan partai politik semata.
"Ali Masyukur Musa misalnya Gusdurian muda NU yang sangat peduli dengan pluralisme sehingga perlu dilibatkan untuk melanjutkan gagasan Keindonesiaan Gusdur. Begitu juga org muda dari kelompok lain," saran Boni.
Kualitas pemerintahan, katanya lagi, ditentukan oleh kerja Kabinet. Jika Jokowi salah memilih anggota kabinet, maka bancakan kekayaan untuk kepentingan parpol di kementerian akan terus berulang.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar