Bila benar, maka soal tersebut bisa diindikasikan sebagai kampanye terselubung. Karena siswa-siswa yang mengerjakan soal tersebut secara usia sudah mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh mengaku belum melihat soal UN yang diindikasikan sebagai sebagai kampanye terselubung tersebut. "Saya belum lihat itu. Nanti saya lihat dulu. Kita akan membuat itu sebagai catatan bagi pembuat soal. Oleh karena itu beri waktu kita. Sebenarnya ada standarnya dalam pembuatan soal itu," kata M Nuh saat sidak pelaksanaan UN Kejar Paket C di Lapas Anak Pria Tangerang, Senin, 14 April 2014.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Furqon, yang juga ikut mendampingi dalam sidak pelaksanaan ke Lapas Anak Tangerang juga mengaku belum melihat isi soal UN yang dipermasalahkan itu. "Nanti kita coba lihat dulu ya. Saya belum bisa bekerja sebelum saya melihat langsung," ujar Furqon.
Furqon mengatakan, dalam menyusun soal untuk UN seharusnya bersikap netral dan mengambil materi dari buku-buku pelajaran maupun soal ujian siswa. Disamping itu Ia menegaskan soal dalam UN juga harus bebas dari apapun yang berbau politik praktis.
"Dalam menyusun soal kita punya kisi-kisi. Penyusunan soal itu semuanya mengacu pada kisi-kisi yang telah disepakati, kemudian dibuat soalnya oleh tim yang dibentuk BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Jadi sebenarnya harusnya bebas dari politik praktis," tegasnya.
Ia sendiri belum mengetahui mengapa soal tersebut bisa lolos ke naskah soal UN. "Kita belum tahu, ya makanya nanti akan saya analisis dulu mengenai persoalan ini. Mau kita analisis kenapa bisa terjadi. Kita belum bisa ambil kesimpulan saat ini," ujarnya.
Perihal narasi Jokowi dalam soal ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia diunggah pertama kali ke situs jejaring sosial twitter oleh @AliPopalia. Sampai berita ini diturunkan yang bersangkutan belum bisa dihubungi.
Sumber :
viva.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar