Hal itu terlihat dari sikap Jokowi saat kasus dugaan korupsi bus Trans Jakarta dan yang terbaru duplikasi anggaran Rp 700 miliar dan mark up harga Rp 500 miliar di Dinas Pendidikan DKI, dimana Jokowi menyatakan tak akan membawa hal tersebut ke ranah hukum.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, Jokowi tidak meyakinkan mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi. Terlebih PDIP harus berkoalisi dengan beberapa partai dalam pemilu Presiden 2014.
"Saya tidak yakin. Karena kalaupun dia (Jokowi) jadi Presiden, kan didukung oleh koalisi yang banyak kepentingan. Termasuk money politic," ujar Agus lewat pesan singkatnya, Senin (14/4/2014).
"Bagaimana akan tegas ketika anggota kabinetnya hasil dagang politik dan kekuasaan? Kalau PDIP memperoleh kursi diatas 25 persen, saya 75 persen masih yakin Jokowi bisa tegas," paparnya.
Adapun sebelumnya, Koordinator Traffic Demand Management (TDM), Ahmad Syafrudin, mengungkapkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta tidak lepas dari kebijakan hulu.
Menurutnya dokumen pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas Rp 1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI.
"Tidak mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui Gubernur dan Wakil Gubernur," ujarnya.
Sedangkan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi, menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Ucok menilai dua tersangka PNS DKI dalam proyek tersebut hanya boneka saja.
"Bukan mereka yang mendesign korupsi. Mereka cuma kambing hitam. Kalau Kejagung haya menetapkan tersangka pada mereka berdua, seolah Kejagung bermain mata dan melepas kasus tersebut," ujarnya.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar