Jokowi Belum Bisa Tetapkan Pemberlakuan ERP

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum bisa menentukan jadwal pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta.
Alasannya, pemberlakuan ERP masih terkendala aturan-aturan sebagai payung hukum, baik aturan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun yang disusun oleh Pemprov DKI sendiri.
“Aturannya tidak memungkinkan ERP dapat segera diterapkan. Ini tadi justru ramainya di masalah aturan,” kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Targetnya, ERP diterapkan pada tahun 2013 lalu. Namun, pihaknya tidak bisa menabrak aturan yang ada, yaitu untuk penerapan jalan berbayar elektronik ini harus mempunyai payung hukum tersendiri.
Sehingga, bila ada masalah di kemudian hari, maka payung hukum tersebut akan melindungi Pemprov DKI maupun unit teknis yang akan menerapkan kebijakan tersebut. Karena itu, pihaknya harus menunggu aturan hukum itu rampung terlebih dahulu, baru kebijakan itu bisa diterapkan.
Payung hukum yang dimaksud tidak hanya ada di pemerintah pusat, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah (PP). Tetapi juga ada di Pemprov DKI Jakarta berupa peraturan daerah (perda) mengenai retribusinya.
Pengelolaan retribusi ERP sendiri akan dikoordinasikan dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dan untuk penegakkan hukum berada di bawah wewenang Polda Metro Jaya.
"Aturannya dari pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.
Pemprov DKI sendiri telah meminta revisi Undang-Undang nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB). Sehingga nantinya pendapatan ERP dapat dialokasi untuk perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas maupun membeli bus sedang dan angkutan kota.
Mantan Wali Kota Solo ini mengharapkan aturan-aturan yang menjadi payung hukum penerapan ERP dapat segera diselesaikan. Karena kebijakan ERP sudah sangat mendesak dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di Jakarta yang sudah semakin parah.
“Kita ingin cepat semua rampung. Supaya dapat dilaksanakan ERP segera di Jakarta,” tukasnya.
Seperti diketahui, penerapan ERP akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, area penerapan ERP akan diberlakukan di kawasan penerapan 3 in 1 dan Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena kawasan itu telah dikelilingi tiga koridor bus Transjakarta, yaitu Koridor I (Blok M-Kota), Koridor VI (Kuningan-Ragunan), dan Koridor IX (Pinangranti-Pluit).
Tarif yang akan diterapkan berdasarkan kajian sekitar Rp 6.500-Rp 21.000. Namun, kajian itu telah dilaksanakan bertahun-tahun yang lalu. Maka, kajian saat ini kemungkinan tarif ERP akan naik menggunakan konsep fine tuning atau penyesuaian kemampuan masyarakat dengan harga yang diyakini dapat meminimalisasi kendaraan.

Sumber :
beritasatu.com