Pendamping Jokowi Tidak Harus dari Kalangan Militer

Sejak Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden (capres), sejumlah nama bermunculan untuk dapat mendampingi Jokowi di kursi pemerintahan nantinya. Tak sedikit pula, nama-nama tersebut merupakan tokoh-tokoh besar di Tanah Air.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menyarankan agar Jokowi bisa mencari wakil yang mempunyai kepribadian tegas dan berani. Ada beberapa nama yang dianggapnya cocok sebagai pasangan bagi Gubernur DKI Jakarta tersebut, seperti, Abraham Samad , Surya Paloh , Rizal Ramli, Ali Masykur Musa, Hary Tanoesoedibjo , Mahfud MD, Ryamizard Ryacudu dan Jusuf Kalla .
Beberapa nama tersebut santer disebutkan sebagai wakil Jokowi. Nama Jusuf Kalla (JK), kata Boni, kemungkinan bisa mendampingi mantan wali kota Solo itu. Terlebih, JK bisa saja didorong oleh Partai NasDem.
"Kemungkinan JK bisa didorong NasDem karena punya hubungan dekat dengan Surya Paloh (ketua umum NasDem)," kata Boni dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Sementara itu, Direktur Imparsial, Al Araf menilai, siapapun pendamping Jokowi itu tidak masalah. Sebab, apapun golongannya militer atau sipil dia akan menang.
Araf menambahkan, bila Jokowi harus dipasangkan dengan militer karena tidak tegas, itu hal yang salah. Pasalnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan contoh ketidaktegasan.
"Tidak semua militer bersikap tegas. SBY kurang bimbang apa dia. Pak SBY tidak menunjukkan ketidaktegasan dan kebimbangan. Makanya tidak semua militer itu tegas," tegasnya di lokasi yang sama.
Selain itu, dia memprediksi, kudeta bisa dihadapi Jokowi walaupun pasangannya bukan berasal dari militer.
"Kalau pasangannya sipil, politic control bisa dihadapi. Kudeta pun bisa dihadapi karena Jokowi didukung publik. Sebab, masyarakat melihat Jokowi sosok yang mudah ditemui atau diajak ngobrol di warung kopi," terangnya.

Sumber :
merdeka.com