Calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo diminta untuk dapat segera
meyakinkan publik perihal dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus
korupsi pengadaan bus Transjakarta. Saat ini, publik Jakarta menduga
Jokowi mengetahui latar belakang proyek tersebut, karena masih berada di
bawah tanggungjawabnya.
Beberapa hari lalu Gerakan kader HMI se-Jakarta melakukan aksi di
depan KPK, sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat
Pengguna Transjakarta (Amanat) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan
Agung, Jakarta.
“Jokowi tak bisa mengelak. Harus berani menjelaskan, yakinkan publik
Jakarta,” kata Peneliti Pusat Kajian Hukum dan HAM Nusantara (Puskamra),
Hilal Ramadhan, Selasa (3/6/2014).
Menurut Hilal, gencarnya aksi transparansi kasus Transjakarta
akhir-akhir ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, yakni
politik terkait Pilpres 2014 di mana Jokowi menjadi salah satu calon
presiden. Namun demikian, diingatkan, pihak Jokowi tidak serta merta
menuding aksi itu digerakkan oleh lawan politiknya.
“Sebab, kasus Transjakarta memang kebetulan beriringan dengan momentum Pilpres,” ujar Hilal.
Faktor kedua, lantaran kegagalan Jokowi menepis kecurigaan publik. Ia
menilai, penjelasan Jokowi terkait posisi dirinya dalam kasus korupsi
Transjakarta lebih bersifat normatif.
“Padahal semua orang tahu, kebijakan dan tugas pengendalian internal
itu di tangan Jokowi. Lalu, kenapa masih terjadi korupsi? Ini pertanyaan
publik yang harus dijawab,” ucapnya.
Dengan menjawab pertanyaan itu, diharapkan semua spekulasi terhadap
Jokowi dapat berakhir. Jokowi juga tidak terus menerus tersandera oleh
opini publik.
Sebelumnya, Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Pengguna
Transjakarta, Pardi mengatakan, gubernur DKI Jakarta nonaktif Jokowi
mustahil tidak tahu proses pengadaan bus Transjakarta. Itu lantaran
pengadaan proyek senilai Rp 1,7 triliun itu merupakan program prioritas
yang kerap dibahas setiap hari Senin. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar