Faris Badar, koordinator lapangan demonstran, berpendapat, seharusnya yang ditangkap itu bukan hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta saja.
Kata dia, Jokowi selaku pimpinan juga berkewajiban mengawasi serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya. "Jokowi harus bertanggungjawab atas kasus korupsi bus Transjakarta," kata Faris.
Menurut dia, upaya pengadaan 310 bus TransJakarta dan 346 Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) merupakan ajang perampokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, pengadaan bus dengan anggaran Rp1 triliun itu hanya mendatangkan bus karatan dan rusak dari Tiongkok.
Massa menganggap Jokowi seolah diam dan membiarkannya. Padahal, kata Faris, ketika mendapatkan bass dari personel Metallica, Jokowi sengaja melaporkannya dan itu dilihat para pengunjuk rasa hanya sebagai pencitraan.
Pengunjuk rasa juga menilai Jokowi sengaja menutupi masalah pengadaan bus TransJakarta itu karena kasusnya melibatkan salah satu orang terdekatnya yakni, Michael Bimo Putranto. Sehingga Jokowi, tidak berani menyerahkan kasus itu kepada KPK.
"Apakah karena ada keterlibatan orang dekatnya, sehingga Jokowi tidak berani membawa ke KPK?," kata Faris dalam orasinya.
Selain menangkap beberapa pejabat di Dinas Perhubungan, demonstran mendesak Kejaksaan Agung untuk menangkap Michael Bimo Putranto yang dianggap sebagai otak pelaku korupsi pengadaan TransJakarta yang merugikan uang APBD Jakarta lebih dari Rp1 triliun.
"Kejaksaan Agung juga harus menangkap Bimo harus menangkap Jokowi, karena mereka otak dari semua itu," ujar dia.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, selain orasi, para pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan "Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Bus TransJakarta" dan "Jokowi Harus Bertanggungjawab Atas Kasus Korupsi Pengadaan Bus TransJakarta."
Unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan itu, menyebabkan kemacetan dari arah Kedutaan Besar Amerika hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pada saat yang sama ternyata tiba juga rombongan dari KSPI yang akan berunjukrasa ke Kementerian BUMN. Polisi menutup sementara Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Gambir, untuk memberikan para pendemo tersebut jalan untuk melintas.
Penjelasan Jokowi
Sebelumnya, Jokowi mengakui ada peran gubernur dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi, kata dia, jika sudah memasuki tahap penggunaan anggaran, harus ada tanggung jawab dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sebab, dia mengaku tidak mengawasi satu per satu semua item program kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan APBD DKI Jakarta.
"Memang APBD tidak bisa lepas dari gubernur. Tapi itu ada 57 ribu item anggaran. Yang tanda tangan pengajuan di dewan pasti gubernur. Tapi itu pengadaan TransJakarta sudah masuk ke tahap pengguna anggaran," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa dia dalam posisi yang memberikan perintah. Tapi, lanjutnya, jika ada beberapa anak buahnya yang melakukan kesalahan dalam penggunaan anggaran, itu bukan atas perintahnya. Melainkan atas inisiatif sendiri.
"Penggunaan anggaran itu memang harus mengerti mekanisme di pemerintah. Contohnya saya suruh kamu ke utara, kamu pengguna anggaran, tapi kamu pilih nyemplung ke jurang bagaimana. Saya yang nyuruh ke utara tapi kamu nyemplung. Siapa yang salah," kata Jokowi.
Seharusnya, kata dia, kejadian seperti itu tidak perlu terjadi karena sudah ada inspektorat dan pengawas lelang. [adi/vivanews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar