Rencana partai Gerindra DKI menggalang hak angket mempertanyakan
alasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai capres di
pilpres Juli mendatang mendapat respon politisi PDI Perjuangan.
Wakil ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo
mengatakan bahwa Jokowi diijinkan atau tidak mencapres oleh warga
Jakarta dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, berdasarkan survei
Golden Institute, Maret lalu dimana 65,3 persen warga Jakarta
menginginkan Jokowi jadi Presiden.
"Hasil ini diperkuat dengan hasil pileg 2014, dimana PDI Perjuangan
mendapatkan perolehan suara terbanyak di DKI Jakarta. Ini sama artinya
warga Jakarta mendukung Jokowi menjadi capres," ujarnya di gedung DPRD
DKI, Jakarta Pusat Senin (12/5/2014).
Dia menuding ketimbang ketua DPD Gerindra DKI mengurusi soal
pencapresan Jokowi lebih baik mengurusi pemenangan capres yang diusung
partainya sendiri. Karena kepanikan yang ditunjukkan saat ini membuat
warga Jakarta melihat ketidakpercayaan diri dalam menghadapi pilpres
Juli mendatang.
Ketua DPC PDIP Jaktim William Yani menambahkan sangat tidak wajar
saja hanya gara-gara Jokowi mau nyapres maka DPRD DKI yang dimotori
Gerindra mengajukan hak angket. Yani juga mengaku tidak ada larangan
bagi anggota dewan menggunakan hak angketnya yang melekat pada
masing-masing anggota dewan.
"Tapi aneh saja untuk nanya pak Jokowi kenapa mau jadi Presiden saja
pake hak angket. Lantaran hak angket biasanya digunakan bila keadaannya
situasional dan benar-benar berdampak luas.
"Ini Jokowi maju karena punya niat baik untuk membenahi negeri ini.
Kok DPRD DKI malah mengeluarkan hak angket, kan aneh,"tandasnya. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar