Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk mendampingi calon presiden (capres) PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014. Beberapa pihak menilai jika Samad mundur demi menjadi calon wakil presiden (cawapres) maka akan membawa preseden buruk.
Menurut Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro, hal tersebut akan merugikan KPK.
Jika mundur dari KPK demi pilpres, maka artinya Samad tidak memahami etika jabatan dan komitmen serta sumpahnya untuk menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
"Samad belum selesai mengemban tugasnya sebagai ketua KPK. Posisi dan fungsinya diperlukan dalam keadaan negara menghadapi bencana korupsi dahsyat saat ini. Kalau yang bersangkutan sampai lompat dari posisinya saat ini dan kemudian mencawapreskan diri, hal ini akan memberikan contoh kurang positif," kata Siti saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (12/5/2015).
Ia menambahkan, hal itu juga akan memberi kesan bahwa pejabat publik yang pada hakekatnya terikat sumpah jabatan bisa membatalkan begitu saja janjinya.
"Hal ini bisa saja memberikan kesan pragmatis pejabat publik yang cenderung suka lompat-lompat," tegas Siti.
Perempuan berkacamata ini pun menyarankan agar Samad bersikap tegas soal spekulasi cawapres. Apabila tidak berminat dan masih setia kepada KPK, maka Samad harus tegas menolak tawaran.
Siti mengingatkan agar pria asal Makassar itu tidak bersikap abu-abu seolah memberi harapan untuk dipinang sebagai cawapres.
"Tentang tawaran cawapres partai ke Samad, mestinya direspons jelas oleh yang bersangkutan. Sehingga tidak memberi kesan membuka peluang untuk terus dipepet," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan dua kandidat kuat cawapres yang akan mendampinginya. Keduanya yakni Jusuf Kalla dan Abraham Samad yang kebetulan sama-sama berasal dari Makassar. Rencananya, cawapres pendamping Jokowi akan diumumkan minggu ini. [dil/jpnn]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar