Jokowi Sepakat Ada Badan Khusus yang Tangani Sengketa Lingkungan

Gubernur DKI Jokowi menyambangi kantor pusat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Jokowi berdiskusi dengan pengurus Walhi, yang mengeluhkan tak adanya badan khusus yang menangani sengketa lingkungan dan agraria.
Jokowi mendatangi kantor Walhi pada Senin (12/5/2014) sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi terlibat diskusi dengan Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abet Nego Tarigan seputar kondisi dan isu lingkungan terkini baik secara global maupun nasional.
"Pengelolaan sumber daya alam kita sangat sektoral melibatkan persoalan-persoalan yang ada. Kami melihat tantangan dan ancaman ke depan dalam hal lingkungan. Terus bagaimana lingkungan dikelola ke depan," ujar Abet di kantornya, Jl Tegal Parang Utara No 14, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2014).
Data dari Mabes Polri menyebutkan, konflik terbesar yang dihadapi dalam negeri adalah sekotor agraria. Disusul oleh agama dan politik. Selama satu jam pertemuan itu digelar.
"Tapi sayang ketertarikan terhadap konflik terbesar ini (agraria) tidak terlalu diperhatikan. Usulan kami 10 tahun yang lalu membentuk badan atau komisi untuk menyelesaikan masalah sumber daya alam," lanjutnya.
Jokowi menanggapi masalah ekologi ini dengan serius. Hal ini dikarenakan isu lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja tetapi juga global. Menurutnya, banyak orang yang hanya memperhatikan masalah di hilirnya saja tanpa mau mengurus yang di hulunya.
"Kita tahu sekarang bencana ekologis ada kenaikan 300 persen. Di Jakarta saja kita kena banjir karena masalah ekologi yang ada di atasnya tidak diperhatikan. Harusnya dua-duanya dikerjakan," tutur Capres PDIP yang mengenakan kemeja putih berlengan panjang andalannya ini.
"Saya setuju dengan WALHI, memang harus ada badan yang menyelesaikan tentang lingkungan hidup karena sudah menjadi konflik berkepanjangan. Terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan agraria banyak sekali. Kita punya masalah lingkungan mau perginya ke mana, ke Kementerian Perhutanan (Kemenhut), ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pertahanan juga bisa," tutupnya.

Jokowi Janji Sanggupi Tiga Permintaan Walhi
Lebih lanjut Jokowi menyatakan dirinya siap menyanggupi tiga permintaan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) apabila nantinya terpilih menjadi presiden.
"Saya setuju dengan Walhi tadi ada yang khusus untuk selesaikan masalah lingkungan," kata Jokowi di kantor Walhi, Senin (12/5/2014).
Selain itu, Jokowi juga mengamini dua permintaan Walhi yang memintanya untuk memperkuat fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan membuat sistem peradilan lingkungan untuk menangani kasus-kasus lingkungan.
Menurut mantan Walikota Solo ini, perlunya memperkuat peran dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup lantaran selama ini banyak persoalan lingkungan yang ditangani bukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
"Saya kira ada perlu pembaharuan sistem yang jelas. Jangan per kementerian yang menyelesaikan siapa tidak jelas. Konflik yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam memang banyak sekali. Kami ini memang punya masalah Sumber Daya Alam. Ke Kementerian Perhutanan bisa, ke Pertanahan Bisa dan lain-lain. Lalu yang menyelesaikan siapa," ucap Jokowi.
Soal peradilan lingkungan yang diminta oleh Walhi, Jokowi mengatakan itu perlu diadakan. Sebab, selama ini isu yang berkaitan dengan masalah lingkungan telah menjadi isu internasional.
"Ini memang menjadi isu besar, bukan di negara kita saja, tapi sudah menjadi isu di dunia internasional," tutur Jokowi.  [detik,tribun]