"Yang harus dibangun itu sistem. Semua harus di 'e'-kan semua. E-budgeting, e-purchasing, e-procurement, e- audit. Hal-hal yang berhubungan dengan perijinan harus melalui ijin online. Itu yang harus dibangun. Kalau sistem sudah dibangun, maka manajemen kontrol juga bisa diperkuat. Hanya itu saja yang kita butuhkan sekarang," kata Jokowi di Banjarmasin, Minggu (25/5/2014).
Dengan demikian, ke depan, penyelenggaraan haji tidak akan tergantung pada sumber daya manusia (SDM) semata yang rawan penyelewengan. Jokowi berharap dengan penyelenggaraan haji melalui sebuah sistem online maka akan lebih transparan.
"Kita ingin perbaiki kelembagaannya karena haji itu perlu diperbaiki sehingga semuanya bisa manfaat bagi ummat," katanya.
Lebih lanjut Jokowi juga menyinggung soal pengintegrasian kelembagaan yang mengurus haji dan zakat.
"Baik haji maupun zakat karena itu sebuah potensi. Zakat itu potensi sangat besar. Tapi karena pengelolaannya sendiri-sendiri jadi kekuatan tidak tampak," katanya.
Saat ditanya terkait kasus korupsi di Kementerian Agama (Kemenag) yang menyeret Menteri SDA sebagai tersangka KPK, Jokowi enggan berkomentar tentang hal itu.
Hari ini Jokowi melakukan safari politik di Kalimantan Selatan. Jokowi tiba di Bandara Syamsudin Noor sekitar pukul 11.30 WITA dan langaung menuju Masjid Noor Banjarmasin di Jalan Pangeran Samudera untuk melaksanakan shalat dhuhur. [antara]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar