Menurut tim penyusun Visi Misi Jokowi-JK, Rochimn Danuri, ide itu lahir dari perlunya menolong pelaku sektor pertanian, peternakan, nelayan yang bergerak di hulu hingga hilir untuk memajukan usahanya. Penarikan kredit dilakukan saat musim panen.
"Kalau belajar dari negara maju seperti China dan Thailand, memiliki bank pertanian. Karakteristik beda sama barang mati kaya kontruksi. Tarikan kredit saat tidak paceklik tapi saat subur," kata Rochim, saat diskusi bertajuk 'revolusi mental pertanian sebagai landasan kemandirian Ekonomi' di JKW Center, Jakarta, Minggu (25/5).
Rochim menambahkan, bank ini akan memberi pinjaman atau kredit hingga 40 persen. Berbeda dengan pemerintahan SBY-Boediono yang hanya memberikan pinjaman sebesar 10 persen. "Ini minimal 40 persen bukan hanya informal tapi industri hulu hilir pengolahan packaging," jelasnya.
Dia menjelaskan, bank pertanian akan berlabel Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Ada bank baru, sektor pertanian BUMN, jelas BUMN, tapi kalau maju swata juga mau," ucapnya.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi XI DPR Arief Budimanta menuturkan, bank pertanian memberikan kemudahan akses keuangan kepada petani untuk mendapatkan pembiayaan petani, usaha kecil, mikro yang selama ini sulit diperoleh.
Dia menuturkan, ada cara lain selain membuat bank pertanian. Yakni memberikan penugasan kepada salah satu Bank BUMN untuk khusus melayani pembiayaan di sektor pertanian, UKM dan Koperasi.
"Mungkin yang paling mendekati adalah BRI karena ada bank agro yang cabang-cabangnya sampai ke Solo," katanya.
Untuk mendapat kredit, petani tidak perlu memberikan jaminan seperti yang selama ini dikeluhkan.
"Selama ini kan hampir selalu ditanyakan masalah jaminan, apalagi petani kan ada yang tidak punya tanah, makanya nanti jaminannya dari kelayakan usaha," jelasnya. [noe/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar