Pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden
(cawapres) Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menekankan kedaulatan
pangan berbasis agribisnis kerakyatan. Ini diyakini sebagai bagian dari
revolusi mental di bidang pangan yang mampu membawa pertanian Indonesia
ke arah peningkatan daya saing dan kesejahteraan petani.
"Jokowi secara tegas menyebutkan peningkatan kapasitas petani, daulat
benih petani dan pengembangan bank khusus pertanian, koperasi dan
UMKM," ujar jubir Forum Alumni IPB, Franky Sibarani dalam diskusi
Revolusi Mental sektor Pertanian di Jakarta, Minggu (25/5/2014).
Dalam pandangannya, pasangan Jokowi-JK menempatkan sektor pertanian
sebagai arus utama kebijakan pembangunan. Mulai dari pembenahan
infrastruktur pendukung, pendidikan pertanian hingga solusi akses modal.
Revolusi mental sektor pertanian dituangkan dalam beberapa program
kerja. Semisal program 1.000 desa berdaulat benih hingga 2019. Ada pula
program peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan
dengan pemerintah.
"Terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang
punggung kedaulatan pangan, peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan
yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15
persen, rerata umur petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan semakin
muda," jelasnya.
Dalam catatan alumni IPB, duet Jokowi-JK menunjukkan sinyal reformasi
di kementerian teknis. Semisal, Kementerian Pertanian mengurusi
produksi bukan tata niaga. Ini perlu dilakukan untuk meminimalisir
sekaligus menutup ruang gerak mafia impor pangan.
Sebab, dalam 5 tahun terakhir, Franky menyebutkan, masyarakat
disuguhi diskursus seputar kelangkaan komoditas pangan yang berakibat
mahalnya harga komoditas .
"Kementerian Pertanian sebagai leading sektor mengurusi tata niaga,
sehingga cukup sibuk untuk mengurusi kuota impor dibandingkan
peningkatan produksi. Hal ini sering terlupakan dari hiruk pikuk
persoalan kebijakan impor komoditas pangan," ungkapnya. [noe/merdeka]
Agar cita-cita mewujudkan Bank Benih terwujud di 1000 desa berdaulat benih, maka pendampingan melalui ttenaga fungsional PBT yang saatnnini jauh dari cukup perlu diadakan lagi. Keberadaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian juga perlu di kembangkan lagi dengan tujuan mulia ini agar seluruh program benar-benar mewarnai Revoolusi Mental yang terarah secara efisien dan efektif. Badan inilah yg bertanggung jawab kepada kompetensi pendampiingan PBT untuk mewujudkan 1000 desa daulat benih.
BalasHapus