"Kita ada aturan pemilu dan pilpres. Koridor harus tetap dipatuhi. Jika memang kepala daerah harus cuti, ya harus cuti. Pemerintah kan sedang mengusulkan Perppu. Kami akan ikut aturan main. Kami memang punya sumber daya, tetapi tak boleh melanggar UU," ungkap Abdul Hakim di Jakarta, Minggu (25/5/2014).
Ia mengatakan kader-kader yang dianggap terbaik akan mendapatkan penugasan. PKS juga membentuk tim khusus memberikan penugasan kepada setiap kader. "Apakah nanti akan ditunjuk sebagai jurkam," tuturnya.
Hakim menjelaskan terdapat 60 kepala daerah yang diusung PKS. Namun, terdapat juga kepala daerah yang berkoalisi dengan PDIP dan PKB. Sementara kader PKS yang menjadi kepala daerah sekitar 30 orang.
"Yang diusung saya tak bisa memberi jaminan. Kalau kader saya, kami yakin tak menyeberang ke Jokowi," tuturnya.
Hakim mengatakan dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh kader di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk menyosialisasikan dukungan kepada Prabowo-Hatta."Kami memastikan seluruh kader siap memenangkan pasangan ini. Tentu kader di manapun posisinya, memberikan dukungan maksimal," imbuhnya.
Lagian jkw jg ga sudi krjsm ama lo, kader2 n simpatisannya byk nyebarin hal2 yg berbau sara, so suci kebanyakn mkn daging sapi hsl suap
BalasHapusRa kok dukung Ra patek en ...orang arogan .mlah mngotori kesatuan.say no for pks too...
BalasHapusNgapain kerja sama ama PKS ngotorin Koalisinya Jokowi,,PPP ketua Umumnya korupsi,,PKS Presiden rebutan daging...wkwkwkwkw,kerja sama itu ama org yg bisa kerja,bukan yg bisa korupsi !!
BalasHapusJokowi/JK pemimpin yang sangat tepat saat ini, betul-betul akan mengabdikan diri untuk rakyat bukun untuk bagi-bagi kekuasaan, maju terus Jokowi/JK Mantap.
Hapus