Jokowi Bukti Janji dikhianati

Hampir satu setengah jam Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto berpidato menggebu-gebu di hadapan ribuan kader dan simpatisan partai di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye Prabowo dibuka dengan devile dirinya menunggang kuda di atas karpet hijau diikuti pengawal berkuda dikelilingi barisan paramiliter.
Dalam pidatonya, Prabowo terus menerus menyerang pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Dia menilai keputusan ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputeri itu mengkhianati kesepakatan diteken kedua tokoh ini lima tahun lalu di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon presiden boneka.
Sepekan sebelum Prabowo berkampanye di Gelora Bung Karno, Kepala Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Habiburokhman melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gerindra meminta pengadilan membatalkan pencalonan Jokowi.
Menurut dia, Jokowi belum memenuhi janjinya sebagai gubernur Jakarta. Antara lain membenahi birokrasi, membangun mal bagi pedagang asongan, ruang publik dan revitalisasi pasar tradisional, membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas.
Habiburokhman menambahkan Jokowi juga belum menunjukkan keberhasilan dalam menangani permasalahan paling serius di Jakarta, yaitu banjir dan macet. Tindakan Jokowi mengabaikan janji kampanyenya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Pasal dilanggar Jokowi adalah asas kepatutan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 110 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 terkait masa jabatan kepala daerah.
Pengamat Komunikasi Ade Armando menilai marahnya Prabowo terhadap PDIP dan Jokowi karena selama ini dia masih berharap partai ini tidak akan mengajukan Jokowi. "Makanya dia terus menekan. Dia kalap bukan karena dikhianati. Dia kalap karena saat ini peluangnya menjadi sangat tipis," ujarnya.
Ade memandang PDIp sudah solid setelah memajukan nama Jokowi sebagai presiden. Sebab itu, kampanye negatif dilontarkan lawan politiknya bakal menunjukkan mereka bukan negarawan. "Yang terjadi sekarang ini publikasi gratis pada Jokowi. Yang kita tahu kalau orang dizalimi di Indonesia dan dia orang baik, justru dia akan semakin populer," tuturnya.
Politikus PDIP Pramono Anung menilai ejekan atau sindiran saat kampanye wajar atau sah saja. Namun, dia yakin makin dilecehkan calon presiden partainya, malah kian disukai masyarakat. "Semakin disindir, dijelek-jelekkan, dienyek-enyek, saya yakin kecintaan publik pada Jokowi malah meningkat."

Sumber :
merdeka.com