Jumat, 21 Februari 2014

PDI-P Bantah Isu Penyadapan untuk Pencitraan Jokowi

PDI Perjuangan tidak merasa terlalu terganggu dengan penyadapan yang dilakukan terhadap para elit partainya. Seperti sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dan sekarang menimpa juga kader seperti Gubernur Joko Widodo.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, sejak lama, sejarah PDI Perjuangan adalah sejarah penuh teror. PDI-P menurutnya merupakan partai yang juga selalu diitimidasi.
"Bagi PDI Perjuangan, teror dan intimidasi merupakan hal yang biasa saja," kata Hasanuddin di Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Hasanuddin memastikan rumah Jokowi memang dipasang alat sadap di tiga titik. Lalu, Megawati sempat dibuntuti intel hingga ke rumahnya.
Purnawirawan TNI bintang dua itu, juga membantah tudingan bahwa isu penyadapan terhadap Jokowi dan Megawati hanyalah upaya mencari simpati publik alias pencitraan, atau untuk mengalihkan persoalan TransJakarta.
Dia memastikan penyadapan itu terjadi sudah sejak lama. Namun muncul belakangan dari mulut Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo karena ditanya oleh media massa.
Menurut Hasanuddin, penjelasan Tjahjo soal penyadapan itu adalah jawaban ketika ada wartawan yang mengkonfirmasi apakah PDI Perjuangan mengalami teror sebagaimana Partai Nasdem.
"Saat ditanya soal teror dan aksi penyadapan, ya kami jawab bahwa memang kami juga diteror dan disadap. Jadi, kenapa kabar ini baru muncul sekarang ke permukaan? Karena baru ditanya sekarang," kata Hasanuddin.
Selama ini, PDI Perjuangan tidak melaporkan aksi penyadapan dan teror sejak awal karena merasa hal yang biasa dialami, dan merasa masih mampu mengatasinya sendiri. Menurut Hasanuddin, pihaknya memiliki kemampuan untuk mengatasi aksi penyadapan itu.
"Aksi yang menyadap dan membuntuti kami masih di bawah standar, dan kami punya batas kemampuan untuk mengatasinya. Kedua, kami tak mau menjadi geger. Jadi kami atasi sendiri saja," jelasnya.
Sementara bila dianggap soal penyadapan dimunculkan untuk menutupi kasus pengadaan bus Transjakarta, menurut Hasanuddin, juga tak tepat. Karena keputusan membeli bus TransJakarta itu dulunya dilaksanakan pada rezim Fauzi Bowo.
"Dan karena itu, kami justru mendorong agar persoalan busway ini dibawa ke ranah hukum hingga bisa diketahui apakah negara dirugikan atau tidak," tegas dia.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengaku penyadapan terjadi atas Gubernur DKI Jakarta yang digadang banyak orang jadi bakal capres Joko Widodo. Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung, menambahkan penyadapan demikian juga disasar kepada Megawati Soekarnoputri.
Jokowi, secara terpisah, juga mengaku dirinya memang disadap oleh pihak tertentu yang dia tak mau buka identitasnya.

Sumber :
beritasatu.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar