"Satu sisi memang ada problem pelik karena regulasi penyadapan di Indonesia belum ada sejak Mahkamah konstitusi (MK) membatalkan mandat PP penyadapan dari UU No. 11 tahun 2008 pasal 31 ayat 4," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat (21/2/2014).
Namun disisi lain, kata Fahri, penyadapan makin sering dilakukan baik oleh pihak Indonesia maupun oleh pihak asing, baik yang dianggap legal maupun yang dicurigai ilegal. "Sangat disayangkan bahwa skandal penyadapan yang diungkap oleh Edward Snowden dan wikileaks yang dilakukan NSA dan Australia terhadap para pemimpin Indonesia didiamkan saja dan berakhir tanpa cerita," ungkap Anggota Komisi III DPR itu.
Padahal penyadapan itu sangat mungkin lebih luas dan sudah mengganggu kedaulatan dan keselamatan bangsa. Untuk itu, Fahri meminta PDIP terbuka sebab jika memang ada bukti maka operasi saling sadap ini akan merusak suasana di tahun politik yang krusial ini. "Ini perlu ditekankan sebab jangan sampai PDIP melakukan ini hanya untuk mencari simpati seolah PDIP teraniaya sendiri. PDIP harus mengungkap siapakah yang menyadap, dari mana sumber berita itu dan PDIP juga harus mengambil sikap yang nyata sebab menyadap tanpa ijin pengadilan hanya boleh dilakukan Presiden untuk kepentingan keselamatan nasional sesuai UU yang berlaku," Jelas Fahri.
Jika PDIP mau, ujar Fahri, PKS siap bekerjasama untuk membentuk angket DPR dalam meng-investigasi kegiatan penyadapan illegal di Indonesia yang mulai marak. "Ini demi kepentingan umum dan keselamatan bangsa kita," tuturnya.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar