Jokowi-JK akan memberi penekanan pada tujuh prioritas utama dalam kebijakan intelijen negara. Salah satunya adalah melakukan evaluasi kepemimpinan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Kami akan melakukan evaluasi kepemimpinan BIN dengan berbasis pada kebutuhan ancaman dan penataan kelembagaan BIN. Perlu juga dipertegas terkait dengan cakupan program dan perencanaan pemerintahan," demikian ditulis dalam visi dan misi pasangan Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU seperti dikutip merdeka.com, Kamis (22/5/2014).
Pihaknya juga akan menegaskan dan memperkuat keberadaan Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) sebagai forum yang dapat mengintegrasikan dan menselaraskan koordinasi dan kerja sama antar unit intelijen agar berirama sama dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara.
"Kami akan meningkatkan anggaran negara untuk intelijen negara dalam bentuk yang terstruktur dan reguler pertahun," demikian.
Jokowi-JK juga akan mengintegrasikan kerja sama antar unit intelijen negara dalam bentuk program bersama ataupun dalam bentuk operasionalusasi tematik. Selain itu, keduanya akan mengintegrasikan peran dan fungsi intelijen negara dengan telah disahkannya UU Keamanan Nasional, khususnya berinteraksi dan berkoordinasi dengan khususnya TNI, POLRI, dan juga Pemda.
"Kami akan membuka ruang pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Diharapkan pada tahun keempat dan tahun kelima, keberadaan Sub-komisi intelijen negara dapat dijadikan leading sector dalam bentuk pengawasan yang efektif."
"Kami akan memposisikan Pemda sebagai pemangku kepentingan yang ikut berkontribusi pada penganggaran dan fasilitas." [dan/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar