Dalam pandangan Jokowi - JK, kedaulatan politik akan kehilangan makna jika tidak diiringi oleh kemandirian ekonomi dalam pembuatan kebijakan nasional. Kemandirian ekonomi dipandang sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Pasangan ini mengkritik kondisi perekonomian nasional. Walaupun ekonomi Indonesia kini sudah masuk 10 besar dunia, Jokowi - JK melihat ekonomi Indonesia berdiri di atas pondasi rapuh akibat berlanjutnya masalah kemiskinan, keterbatasan akses terhadap air bersih dan energi, kesenjangan atau jurang kaya-miskin semakin melebar, kerentanan terhadap tekanan ekonomi global.
Pasangan Jokowi - JK menekankan pemecahan masalah tersebut mengacu pada tiga masalah utama, yakni pembangunan manusia, kedaulatan energi dan kedaulatan pangan.
Perubahan menuju Indonesia yang berdikari dalam ekonomi dijanjikan akan diwujudkan melalui program kedaulatan pangan. Konkretnya penyusunan kebijakan pengendalian impor pangan dan pemberantasan mafia impor.
Pasangan ini juga menargetkan pembukaan 3 Juta hektar sawah, 1 Juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa, serta pendirian Bank Petani dan UMKM. Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi juga menjadi program pasangan Jokowi - JK.
Untuk mewujudkan kedaulatan energi, pasangan ini menjanjikan terobosan dan strategi peningkatan dan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis teknologi. Persoalan utama di sektor energi adalah minimnya investasi migas serta rendahnya ketersediaan infrastruktur migas.
Untuk mencapai ketahanan energi nasional, Jokowi - JK berencana mendorong revisi UU Migas. Dengan begitu akan terbangun industri migas yang kuat.
Untuk sektor pertambangan, Jokowi - JK menginginkan jumlah pengusaha tambang nasional semakin banyak untuk meningkatkan pendapatan negara. Tidak hanya itu, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan juga harus merasakan langsung dampak positifnya. Caranya, Jokowi - JK bakal mengeluarkan regulasi di mana masyarakat lokal berhak atas saham perusahaan tambang.
Di sektor perdagangan, Jokowi - JK menyatakan komitmennya mengembangkan daya saing nasional. Programnya melalui akses modal untuk UKM, implementasi kewajiban penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memperkuat pasar domestik sekaligus penetrasi ke pasar internasional.
Berdikari di bidang ekonomi juga mencakup pengembangan sektor pariwisata, kehutanan, pembangunan tata ruang dan lingkungan, pembangunan infrastruktur pendukung gerak ekonomi, hingga penguatan investasi dan komposisi fiskal (keuangan negara). [noe/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar