KONI DKI Desak Jokowi Tanda Tangan Pencairan Dana Hibah

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera menandatangani surat pencairan dana hibah untuk kegiatan pembinaan atlet sebesar Rp300 miliar.
Kepala Humas KONI DKI Budi Siswanto mengatakan pihaknya sudah berulangkali menghubungi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, namun selalu diinformasikan surat pencairan belum ditandatangani Jokowi.
“Kata BPKD surat verbalnya sudah ada di meja Gubernur DKI. Verbal hasil kajian BPKD. Jadi kalau tidak ditandatangani Pak Jokowi ya percuma saja. Karena BPKD tidak berani untuk mencairkannya,” kata Budi, Kamis (22/5/2014).
Belum turunnya anggaran untuk KONI DKI, menurutnya, telah menimbulkan keresahan. Tidak hanya bagi atlet Jakarta, juga pengurus cabang olahraga yang berada dibawah pembinaan KONI.
“Saat ini, pengurus cabang olahraga dan atlet pada resah dan marah karena pembinaan mereka terhenti, nggak ada dana. Soalnya dana hibahnya belum dicairkan,” ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah verbal surat pencairan dana bansos dan hibah telah dibuat oleh BPKD. Pasalnya, sebelum surat tersebut diserahkan ke Gubernur DKI, BPKD harus menyerahkan terlebih dulu kepadanya.
“Mana mungkin bisa surat verbalnya masuk ke meja Pak Jokowi. Itu mah ngomong saja. Soalnya, seluruh surat verbal yang harus ditandatangani Gubernur, harus melalui saya dulu. Lha sekarang verbalnya belum saya terima sama sekali,” tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan sudah berkali-kali meminta Kepala BPKD DKI Endang Widjajanti menyerahkan surat verbal pencairan dana bansos dan hibah. Namun sampai sekarang surat tersebut belum diterimanya. Padahal kalau sudah diterimanya, pasti akan langsung diserahkan ke Jokowi untuk segera ditandatangani.
“Kalau verbalnya sudah di meja Pak Gubernur, beliau langsung tanda tangan. Pak Jokowi itu nggak pernah menunda-nunda untuk tandatangan surat yang penting. Itu masalahnya. Kalau hari ini suratnya ada pasti ditandatangan. Tapi sekarang suratnya mana?,” tukasnya dengan nada tinggi.
Dia mengaku sudah lelah menghadapi kinerja BPKD yang sangat lambat. Karena itu, dia akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BPKD DKI Endang Widjajanti. Selain lamban, Endang dinilainya sering kali salah menafsirkan prosedur atau aturan hukum yang ada.
“Aduh aku sudah capek, makanya saya bilang Bu Endang itu perlu di evaluasi kerjanya. Saya kan sudah bilang beberapa kali, dia itu nafsirin seenak jidatnya. Dana hibah untuk komisi ditahan, ke KONI DKI ditahan, ke Pemkot Bogor ditahan. PMP juga ditahan. Padahal surat KPK itu hanya imbauan,” jelasnya.
Maka tak heran, lanjutnya, penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2014 memasuki triwulan II/2014 masih sangat rendah, yaitu 11 persen karena Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada beberapa BUMD DKI baru diproses pencairanya.
“Nggak heran penyerapan anggaran kita payah. Karena dana hibah saja, anggaran yang kecil-kecil ditahan-tahan. Jadi tidak terserap. Makanya saya bilagn BPKD kita itu bermasalah. Masalahnya dimana, saya kurang tahu, kepalanya atau bawahannya,” ucapnya.  [beritasatu]