Pengamat Politik: Belum Ada Sosok Perempuan Layak Jadi Cawapres Jokowi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai, belum ada sosok perempuan yang layak menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2014, bahkan dari internal PDI Perjuangan (PDI-P) sendiri. Sejauh ini dirinya yakin hanya Jusuf Kalla (JK) yang layak mendampingi Jokowi sebagai wapres.
"Kecuali kalau ada satu perempuan dengan kapasitas yang tinggi layak diperhitungkan," kata Ikrar, di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
Menurutnya, nama-nama seperti mantan Menkeu Sri Mulyani (SMI), Khofifah Indar Parawansa, bahkan Puan Maharani belum layak diusung sebagai wapres untuk Jokowi.
"Saya tidak mempersoalkan gender, tetapi apakah cawapres itu bisa melengkapi kapasitas Jokowi? Khofifah tidak memiliki kapasitas itu, hanya ingin mendongkrak suara NU. Dalam hal sosial Khofifah lebih hebat, tetapi kalau SMI lebih hebat soal ekonomi makro," ungkapnya.
Ikrar juga mengakui, kalau sosok JK yang dianggapnya mumpuni sebagai cawapres Jokowi, masih belum diterima secara solid oleh internal PDI-P. Namun hal itu bukan menjadi ukuran kalau PDI-P tidak perlu berkoalisi, sebab untuk memimpin pemerintahan, PDI-P perlu menggandeng satu partai nasionalis dan satu partai Islam.
"Tetap membutuhkan partai lain untuk koalisi, biar bagaimana pun ini bukan negara parlementer, tetapi presidensial maka perlu menggandeng partai yang nasionalis dan agamis," ujarnya.
Sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola yakin, intrik-intrik politik bakal ramai mengingat belum adanya sosok wapres untuk Jokowi. Thamrin menilai, sosok wapres untuk Jokowi harus memenuhi tiga syarat utama sebagaimana instruksi Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri yakni, mampu menjaga NKRI, konstitusi, dan pluralisme.
"Jadi wapresnya juga harus begitu. Tapi ada juga kemauan dari Megawati, saya lihat sinyalnya cukup kuat kalau dia ingin perempuan berperan dalam pemerintahan. Kalau perempuan berperan, memang bisa melalui jabatan wapres bisa juga sebagai menteri, tetapi itu bergantung pada perolehan pileg 9 April," jelasnya.
Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi menambahkan, posisi PDI-P sekarang ini belum aman karena separuh dari pendukung Jokowi bukan pemilih PDI-P. Internal partai diharapkan solid agar mampu mengangkat, mensosialisasikan Jokowi secara massif untuk mengkatrol suara PDI-P.
"Musuh PDI-P sekarang adalah dirinya sendiri, mampu atau tidak berdamai dengan keadaan," ujarnya.
Burhanuddin menilai, jika dukungan terhadap Jokowi tidak diikuti dengan konsolidasi internal, maka suara atau posisi PDI-P masih belum aman. PDI-P diharapkan mampu meraih lebih dari 20 persen pada pileg yang digelar pada 9 April. Hal ini penting agar PDI-P tidak tersandera untuk koalisi dengan partai-partai lain.
"Kalau tidak mau tersandera suara, PDI-P harus lebih dari 20 persen," katanya.

Sumber :
beritasatu.com