Memasuki pelaksanaan Pemilu 2014, dinamika politik menyambut pemilihan presiden dan wakil presiden sudah menyesaki pemberitaan di berbagai media massa, baik nasional maupun lokal. Para kandidat presiden pun mulai bermunculan.
Sejauh ini terdapat 3 calon presiden yakni Prabowo Subianto dari Gerindra, Joko Widodo (Jokowi) dari PDI Perjuangan, dan Aburizal Bakrie dari Partai Golkar. Sedangkan yang sudah menetapkan pasangan capres-cawapres baru datang dari Partai Hanura yang mencalonkan Wiranto-Hari Tanusudibjo. Keempat capres serta satu cawapres tersebut masing-masing mewakili latar belakang berbeda sebagai pro masyarakat sipil, militer dan pengusaha.
Namun di tengah ramainya persiapan para capres dan cawapres mempersiapkan diri untuk mendulang suara dalam Pileg sebagai prasyarat untuk dapat menetapkan pasangan calon persiden dan wakil presiden sebagai amanat UU Pemilu yang masih berlaku, muncul sejumlah ancaman terkait keselamatan capres tersebut. Munculnya "niat pembunuhan" ini tidak dibuat-buat, tetapi sangatlah masuk akal, sebab biaya untuk membunuh lawan politik jauh lebih murah daripada biaya iklan di televisi nasional untuk sekali tayang saja!
Presiden SBY sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga menerima informasi adanya ancaman tersebut. Ketika menerima informasi bahwa ada ancaman kepada para capres yang akan bertarung di Pilpres 2014, Presiden SBY langsung menginstruksikan kepada Polri untuk melindungi semua capres dari segala bentuk ancaman.
Menanggapi instruksi tersebut, Kapolri Jenderal Sutarman di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, mengatakan pihaknya melakukan operasi perlindungan untuk semua tokoh politik termasuk capres/cawapres dan caleg. Selain itu juga perlindungan diberikan kepada masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya. Operasi Polri meliputi seluruh tokoh, seluruh masyarakat yang melaksanakan Pemilu, bisa caleg, capres/cawapres yang sudah dideklarasikan. Semuanya menjadi tanggung jawab Polri dan aparatur keamanan lainnya untuk lakukan pengamanan.
Dalam rapat terbatas soal pemilu yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta dan dihadiri oleh Kepala BIN Marciano Norman, Kapolri Jenderal Sutarman, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi dan pejabat lainnya, Presiden SBY meminta supaya para caleg dan capres yang akan mengikuti Pemilu 2014 bebas dari ancaman. Konon rapat ini menyikapi informasi yang cukup tajam yaitu kemungkinan muncul atau terjadinya pembunuhan terhadap capres-capres tertentu (Jokowi khususnya).
Para caleg dan capres harus bebas dari ancaman, agar mereka bisa menyampaikan visi misi dan debat tanpa mengesampingkan hak-hak orang lain. Presiden juga meminta Polri fokus untuk melakukan pengamanan pemilu, dan meminta kepada intelejen negara agar selalu memberikan informasi terkait kondisi keamanan. BIN diminta presiden untuk membantu pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Selain memerintahkan jajarannya, presiden juga menghimbau agar masyarakat mau berpartisipasi dalam Pemilu 2014 mendatang.
Sementara itu di Aceh juga sering terjadi aksi kekerasan (penembakan terhadap caleg, pengeroyokan/penganiayaan, ancaman dll), padahal jika aksi kekerasan seperti ini tetap berlanjut maka hasil Pemilu di Aceh keabsahannya dapat dipertanyakan, karena masyarakat terpaksa memilih dalam kondisi tertekan, terancam dan terintimidasi.
Tanggapan Capres
Menanggapi instruksi presiden kepada Polri tersebut, capres Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan sangat menghargai itikad baik Presiden SBY yang meminta ada pengamanan khusus bagi para capres. Menurutnya itikad baik itu harus dihargai dengan berpikir yang baik dan jangan berpikiran negatif. Namun demikian sejauh ini Prabowo merasa tidak terancam terkait persaingan politik yang makin memanas saat ini. Karena itu Prabowo mengaku tidak membutuhkan pengamanan khusus dari kepolisian. Baginya keamanan yang terbaik adalah cinta rakyat, dan merasa bahwa dirinya selalu dikawal oleh Tuhan YME.
Sementara itu, capres Jokowi mengatakan peningkatan pengamanan terhadap dirinya menyusul adanya kabar ancaman terhadap para capres yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penambahan personel polisi yang mengawal dirinya sebanyak dua kali lipat dari jumlah awal yang 6 orang sekarang menjadi 12 orang. Dirinya menerima baik adanya penambahan jumlah personel kepolisian itu, namjun hal itu tidak akan mengubah pola blusukan. Jokowi mengaku tetap akan blusukan seperti biasa.
Cepat Tanggap
Memang harus diakui bahwa suhu politik belakangan ini menjelang Pemilu, semakin memanas, capres dan caleg dari sejumlah partai politik saling menyerang di dalam kampanyenya. Kenyataan itu mau menunjukkan kepada kita semua bahwa dunia politik itu keras dan juga terkadang jahat, oleh karena itu negara harus hadir mengambil tanggung jawab untuk menjamin keamanan terhadap proses penyelenggaraan pemilu ini. Pemerintah harus memberikan perhatian penuh karena ini musim pemilu.
Karena tanggap terhadap permasalahan tersebut di atas, Presiden SBY segera menginstruksikan Kapolri agar memberikan bantuan pengamanan kepada para caleg. Presiden bahkan menggelar rapat tebatas dengan sejumlah pejabat negara yang menangani masalah keamanan dan intelijen, pada kesempatan itu presiden kembali meminta agar aparat keamanan fokus bekerja sesuai tugas dan fungsinya dalam pengamanan Pemilu.
Meskipun presiden dan jajarannya telah berupaya keras meningkatkan pengamanan terutama terhadap capres yang terancam, masih saja ada pihak tertentu yang berseberangan dengan beliau beranggapan bahwa upaya tersebut adalah merupakan bagian dari pencitraan SBY. Padahal SBY akan segera mengakhiri masa jabatannya sehingga tidak lagi memerlukan pencitraan secara pribadi.
Semua calon presiden/wakil presiden, calon anggota legislatif dari pusat sampai ke daerah akan memperoleh bantuan pengamanan, walaupun tentunya masih menunggu penetapan KPU tekait siapa saja calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat president thershold. Tapi karena sudah di-declare ke publik tentunya ini menjadi tanggung jawab aparat keamanan untuk pengamanan.
Pengamanan terhadap capres sebenarnya selain karena adanya informasi terkait ancaman pembunuhan terhadap capres-capres tertentu, juga karena sekarang ini gejala politik nasional menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014 semakin memanas dengan ditandai character assasination melalui pemberitaan di media massa, iklan ataupun tayangan film di media sosial seperti youtube serta foto-foto yang disebarkan melalui jejaring sosial, blackberry messanger terkait capres tertentu semakin membenarkan pengamanan terhadap capres harus diperkuat.
Bayangkan jika terjadi pembunuhan terhadap capres, maka selain akan mencoreng wajah aparat keamanan di Indonesia juga akan mencederai proses demokrasi di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka sebaiknya media massa, pengamat dan masyarakat lainnya termasuk komunitas politisi tidak mempermasalahkan peningkatan pengamanan capres, karena kita semua berharap Pemilu dapat berjalan dengan aman, lancar, sukses dan damai. Semoga.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar