Soal Monorel, Jokowi Masih Kaji Dua Aspek PT JM

Nasib kelanjutan pembangunan transportasi berbasis light rel transit (LRT), monorel masih berada di tangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi masih mengkaji dua aspek yang selama ini dinilai belum dimiliki oleh PT Jakarta Monorel (JM) selaku investor dan pengembang mega proyek tersebut.
Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh mengatakan soal kelanjutan monorel, Gubernur DKI masih melihat dua hal yang belum terjawab dari pihak PT JM. Dua aspek itu adalah realistis dan suistanable.
“Soal monorel, Gubernur masih melihat dua hal, yaitu realistis dan suistanability dari PT JM. Jangan sampai nanti pembangunan monorel berhenti begitu saja di tengah-tengah. Atau sesudah berjalan, tiba-tiba berhenti beroperasi dalam waktu lima tahun saja,” kata Hasan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Dia mencontohkan, seperti pengoperasian transportasi massal berbasis rel, mass rapid transit (MRT), di London. Sejak beroperasi pada 1800, hingga saat inimasih terus beroperasi dengan baik melayani warganya.
Begitu juga dengan pengoperasian MRT di Bangkok, yang direncanakan sejak 1976 dan baru terealisasi pada 2007, masih terus beroperasi dengan baik hingga tahun ini.
“Jadi gubernur inginnya monorel seperti itu. Harus suistanable, berkelanjutan, terus menerus. Jangan sampai lima tahun beroperasi terus berhenti. Tidak boleh seperti itu. Makanya Gubernur lagi mengkaji dua aspek itu, melihat dua aspek itu yang belum terjawab oleh PT JM,” ujarnya.
Dari aspek realistis, Hasan menegaskan PT JM harus realistis terhadap perubahan disain jalan yang akan dilalui monorel. Salah satu perubahan disain tata ruang yang terjadi adalah adanya Jalan Layan Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang.
“Monorel, kan di disain sewaktu belum ada JLNT. Nah, kalau sekarang kan, sudah ada JLNT, jadi otomotis ada perubahan disain dong. Jadi harus realistislah secara teknis,” tuturnya.
Mengenai penggunaan tiang-tiang pancang yang dulu diwacanakan untuk jalur khusus busway layang, Hasan mengatakan apa pun bentuknya, tiang-tiang pancang tersebut harus digunakan untuk pembangunan moda transportasi massal.
“Apa pun bentuknya, kita butuh transportasi massal. Makanya masih terus dikaji dua aspek itu. Karena kalau pembangunan monorel berhenti atau pengoperasiannya berhenti di tengah jalan, maka akan jadi masalah. Makanya saya tidak bisa bilang dihentikan atau tidak pembangunan monorel, karena itu kebijakan gubernur,” jelasnya.

Sumber :
beritasatu.com