Seperti disampaikan Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, pihaknya memilih untuk tak berangkat dari nama bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Jokowi. Namun pekerjaan dimulai dengan menyiapkan kriteria seperti apa yang harus disandang bakal cawapresnya.
"Bagi kami yang lebih penting kriteria dulu, bagaima aspek politik, ekonomi dan kebudayaan dari cawapres harus satu platform dengan Jokowi," kata Hasto saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Sebagai contoh, kata dia, bakal cawapres itu tak boleh asal impor, apalagi pernah melakukan impor secara "gelap-gelapan". Selain itu, sang bakal calon tak bisa menjadi ancaman bagi kerja presiden di masa mendatang. Secara khusus, kriteria yang akan dibuat itu tak mendikotomikan kalangan sipil dan militer.
"Yang penting, dia adalah sosok yang bisa bekerjasama dengan presiden membumikan, Prinsip Trisakti," tandasnya.
Hal demikian berbeda dengan praktik yang banyak terjadi, dimana penentuan dimulai dari tokoh atau figur tertentu, baru membuat kriteria yang sesuai dengan profil sang tokoh.
Apabila kriteria-kriteria itu sudah selesai disusun, lanjutnya, maka kemudian akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyeleksi nama-nama potensial bakal cawapres yang beredar di permukaan. Dia menduga momentum itu akan terjadi setelah pemilu legislatif 2014.
Hasto juga mengakui bahwa komunikasi politik PDI-P dengan parpol lain tetap dijalin di tengah semua proses itu.
"Kalau Pak Sekjen ditugaskan membuka ruang dialog dengan parpol lain untuk kerjasama politik. Dalam konteks ini, kita melihat dan perlu dibahas bersama bentuk kerjasama. Tentu akan dilihat juga hasil pemilu legislatif," beber Hasto.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar