Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sudah berpikir untuk
menjadikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai program nasional. Hal
tersebut disampaikan oleh Jokowi ketika mengunjungi SMPN 223 Jakarta dan
SDN 05 Pagi Gedong, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta
Timur.
"Saya kira dengan anggaran pendidikan yang 20 persen. Bisa dilakukan
karena apa, kita lihat baik di SMP dan SD sangat dibutuhkan sekali,"
kata Jokowi di lokasi, Selasa (18/3/2014).
Ia mengatakan, KJP sangat dibutuhkan oleh anak-anak terutama dari
keluarga yang tidak mampu. Pasalnya, selama ini banyak orang tua yang
tidak memahami biaya pendidikan. Padahal, biaya pendidikan sangat
banyak.
"Masalah tas, buku seragam. Kita punya anak tidak punya seragam, mau
disuruh sekolah. Itu hal sepele, kita tidak lihat di lapangan," katanya.
Menurut Jokowi, sistem di sebuah kota atau provinsi sama saja, tetapi
permasalahannya adalah apakah ada niat untuk mengubah atau tidak.
Dengan demikian, sistem yang diterapkan untuk KJP ini diharapkan bisa
menjadi tolak ukur sistem nasional dalam mendengar keinginan masyarakat
dalam persoalan pendidikan.
"Manajemen sistem sama saja hanya kita mau atau tidak mau. Artinya
ada manajemen sistem nasional yang mendengar keinginan dari anak-anak
tidak mampu," katanya.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar