PDI-P dan Jokowi Jangan Monopoli Semua Jabatan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) jika berhasil memenangkan pemilu 2014 harus berkoalisi. Koalisi tersebut untuk menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).
“PDI-P dan Jokowi (calon presiden yang diusung PDI-P, Joko Widodo) jangan monopoli semuanya, termasuk posisi cawapres (calon wakil presiden). Jangan karena partai dan figurnya besar, maka usung capres dan cawapres sendiri, haruslah berbagi,” kata Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) AM Fatwa dalam diskusi bertema “Nasib Jakarta, Pasca Jokowi”, di Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Menurut dia, membangun Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh PDI-P dan Jokowi. “Pemimpin Nusantara atau Indonesia ini dari dulu harus didukung seluruh elemen bangsa. Jangan sampai tinggalkan kelompok yang kecil,” ucapnya.
Dia menyatakan, cukup banyak tokoh yang layak menjadi cawapres pendamping Jokowi. Salah satu kriteria cawapres adalah memiliki pengalaman birokrasi atau pemerintahan. “PDI-P dan Jokowi harus lihat sosok seperti Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN), Jusuf Kalla (mantan Ketua Umum Partai Golkar maupun Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi),” tegas senator dari DKI Jakarta ini.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPP PAN Didik J Racbini berpendapat, partainya membuka peluang berkoalisi dengan PDI-P. “PAN akan pertimbangkan koalisi dengan partai yang punya visi dan misi yang sama, di antaranya dengan PDI-P,” kata Didik.
Meski begitu, Didik menyatakan tetap akan melakukan kritikan yang membangun jika PDI-P berkoalisi dengan PDI-P. “Walau nanti kita koalisi, kita akan tetap lakukan kritik,” ucapnya.

Sumber :
beritasatu.com