PDI Perjuangan mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon
presiden 2014. Keputusan ini mendapat banyak dukungan. Tapi tidak
sedikit yang mengkritik.
Kritikan itu salah satunya datang dari
Wakil Ketua Majelis
Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN), AM Fatwa. Mantan Wakil Ketua MPR
itu menilai, Jokowi belum layak memimpin Indonesia. Apalagi jabatannya
sebagai gubernur DKI Jakarta belum berakhir sebagaimana janjinya akan
menuntaskan masa jabatan selama lima tahun.
"Saya kirim 'surat
cinta' buat Jokowi. Ini kritik terbuka saya buat dia. Saya melihat
kapasitas Jokowi masih belum mumpuni," kata AM Fatwa di kawasan
Kuningan, Jakarta, Senin 18 Maret 2014.
Politikus senior Partai
Amanat Nasional itu mengaku menyesal karena telah mendukung Jokowi saat
pilkada DKI 2012 lalu. Bahkan sebagai efek dari dukungan terhadap
Jokowi, Fatwa mengaku sempat mendapat serangan dari kelompok lain.
"Sekarang dia meninggalkan DKI dengan begitu saja di mana tugas utamanya belum selesai," kata Fatwa.
Berikut surat dari AM Fatwa untuk Jokowi
SURAT CINTA TERBUKA
Kepada Yth.
Gubernur Joko Widodo dan
Wagub Basuki Tjahaja Purnama
di
Jakarta
Assalamu’alaikum dan Salam Sejahtera
1. Bersama ini saya sampaikan dua buku “Mobil Murah dan Kemacetan
Jakarta” serta “Bagaimana Mengatasi Banjir Jakarta”. Buku pertama
merupakan hasil seminar dengan ucapan terima kasih atas sambutan Saudara
Gubernur atas buku tersebut, setelah kurang lebih dua bulan saya
menunggu sehingga penerbitannya menjadi terlambat. Namun materinya tentu
tidak terlambat dan pasti bermanfaat.
2. Kedua buku tersebut
akan saya edarkan ke seluruh Kementerian/Lembaga dan Unit-Unit Pemprov
DKI serta Kelurahan/RW, agar masyarakat memahami dan punya perspektif,
serta harapan positif bahwa masalah kemacetan dan banjir, meski tidak
bisa dihindari, tapi pasti bisa diatasi atau diminimalisir. Seperti
diketahui, materi seminar dari buku tersebut merupakan tinjak lanjut
penggunaan hak bertanya 96 Anggota DPD RI tentang Mobil Murah dan
Kemacetan Jakarta Serta Keseimbangan Infrastruktur dan Moda
Transportrasi Nasional, yang diperdebatkan pada Sidang Paripurna DPD RI,
29-11-2013 atas jawaban Presiden RI.
3. Sejak kampanye tahap
kedua Pilgub DKI 2012 saya memberikan dukungan konstruktif, meski
disertai berbagai risiko kesalahpahaman sementara publik terhadap saya.
Namun dengan keyakinan dan perspektif serta penuh harapan, akan
keberhasilan pasangan Jokowi-Ahok memimpin pembangunan Jakarta Baru yang
diimpikan. Tiba-tiba saya merasa suasana hati yang sunyi, hampa, dan
galau setelah adanya keputusan pencalonan Gubernur Jokowi menjadi
Capres. Secara moral dan etika demokrasi, tentu saya harus menghormati
keputusan politik itu yang memang merupakan hak politik pribadi dan hak
politik PDI Perjuangan. Namun secara tanggung jawab moral demokrasi dan
asas kepatutan, saya menyayangkan bahwa Gubernur Jokowi telah mengambil
langkah politik yang berbeda dengan janji politiknya semasa kampanye
(poin 8 dari 19 Janji-Janji Jokowi-Ahok) “Akan Memimpin Jakarta Selama
Lima Tahun” (jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri 20/09/2012).
Dalam pada itu, sebagai orang beragama, tentu kita menyerahkan hasil
akhirnya kelak pada takdir Allah yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan
negara.
4. Akhirnya, dalam kesempatan Saudara Gubernur/Wagub
berkenan membaca kedua buku kecil ini, sudilah menyimak alinea terakhir
dari Kata Penutup buku “Banjir Jakarta” yang saya tulis sebelum adanya
keputusan politik pencapresan Saudara Gubernur. Betapa dengan segala
harapan, kepercayaan, dan dukungan penuh saya akan keberhasilan Saudara
Gubernur memimpin Jakarta; dan kalau sekian banyak surat yang berisi
saran dan kritik membangun, termasuk sekian banyak SMS yang saya kirim
tak satu pun yang dibalas—seperti juga saya dengar banyak keluhan
serupa—kali ini, kalaupun tidak ditanggapi lagi, dengan kebesaran hati,
saya lebih dulu memaklumi dan memaafkan.
Wallahu a’lam bishshawab.
Jakarta, 17 Maret 2013
Sumber :
viva.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar